Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa Pertanyakan Sanksi Soal Maladminitrasi PDLN Pejabat Pemprov Kaltim

Bertempat di ruangan lantai tiga, Kepala Inspektorat Daerah (Itda) Provinsi Kalimantan Timur Irfan Prananta menyampaikan kalau pihaknya telah menerima informasi tersebut dan telah melakukan tindaklanjut.

"Temuan BPK diserahkan akhir Maret dan langsung tindaklanjuti. Laporan (tindaklanjut Inspektorat) selesai 4 April 2024. Dan hasil penelusuran, kita pastikan itu (PDLN) menggunakan APBD," jelas Irfan.

Dari kajian tindaklanjut, Irfan menyebut bahwa pelanggaran maladministrasi memang benar terjadi.

Namun dari pendalaman pihaknya, dipastikan tidak ditemukan adanya kerugian negara.

"Pemeriksa meyakini kegiatan itu ada dan menggunakan APBD. Betul telah terjadi kekurangan surat. Karena dalam proses pelaksanaannya ke luar negeri itu dibutuhkan rekom sekretariat negara dan Kemenlu. Dari kegiatan ini memang ada 6 orang," sebutnya.

"Khusus untuk sekda. Rekom dari kemendagri sudah keluar kemudian izin dari Kemenlu belum keluar sampai saatnya waktu berangkat. Itu yang kita temukan. Secara administrasi memang ada yang terpenuhi," katanya lagi.

Atas temuan maladministrasi PDLN dari 6 pejabat dilingkungan Pemprov Kaltim itu, Inspektorat telah mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur untuk memberi teguran tertulis kepada pihak terkait.

"Gubernur sudah tegur sekda. Sanksi disiplin sudah diberikan. Begitu juga nama nama yang lain," pungkasnya.

Baca juga: IDENTITAS Pemukul Ade Armando Saat Demo Mahasiswa di Jakarta, Polisi: Mau Diburu atau Serahkan Diri?

Ditemui terpisah, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dengan singkat mengatakan memang sudah menerima laporan tersebut.

Kendati demikian ia tidak banyak berkomentar dan menyatakan akan melakukan pemeriksaan.

"Demo itu bagus. Kita akan terima dan lihat apa yang bisa diperbaiki. Tapi dari pada hujan-hujanan, ayo datang malam nanti, kita ngopi bersama, kita selesaikan," singkat Akmal Malik. (*)