Bupati Berau Sri Juniarsih Bantah Bagi BLT untuk Kepentingan Pilkada 2024

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Bupati Berau, Kalimantan Timur, Sri Juniarsih Mas membantah bila penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkait dengan Pilkada 2024 mendatang. 

Apalagi peningkatan jumlah penerima dan nilai BLT tersebut, mengindikasikan langkah politik kepala daerah yang diketahui akan kembali mencalonkan sebagai bupati Berau pada Pilkada 2024 ini. 

Dia menegaskan, rencana penambahan jumlah KPM dan nilai bantuan, telah direncanakan jauh sebelum tahapan pilkada bergulir. 

Sebab, program ini merupakan agenda yang telah ia susun bersama dengan instansi terkait, terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berjalan sejak awal masa kepemimpinannya, pada 2020 lalu. 

"Jauh ini sebelum politik. Cuma pembagiannya aja di tahun politik," tegas dia. 

Adanya potensi tuduhan yang bakal dilayangkan kepada dirinya, untuk memanfaatkan bansos sebagai bagian dari langkah politik, Umi Sri-sapaan dia, menyampaikan silahkan untuk memunculkan presepsi. 

Baca juga: 4 Raperda Disahkan Jadi Perda, Sri Juniarsih Sebut Merupakan Poin Strategis Kesuksesan Pembangunan

Baca juga: Inilah Kesimpulan dan Saran Pansus DPRD Kutim terhadap Pertanggungjawaban APBD 2023

Akan tetapi, dia menegaskan dirinya melakukan kebijakan dengan tulus dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat Bumi Batiwakkal. 

"Silahkan saja menduga. Semakin banyak duga-duga, semakin banyak dosanya," tutupnya. 

Sementara itu,  penyaluran batuan sosial langsung tunai alias BLT di Kabupaten Berau pada periode Januari sampai Juni 2024, mengalami peningkatan jumlah penerima dan jumlah bantuan yang mencapai 100 persen. 

Bila pada tahun lalu jumlah BLT hanya Rp 250 ribu, kini bantuan tersebut mencapai Rp 500 ribu per bulan. Berlaku pada Juni hingga Desember 2024 mendatang. Dibayarkan per tiga bulan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Berau secara berkala. 

Kepala Dinsos Berau, Iswahyudi, menyampaikan kenaikan tersebut sudah sesuai dengan instruksi bupati Berau, untuk menaikkan jumlah bantuan sebesar Rp250 ribu. 

"Ini sudah sesuai dengan instruksi ibu bupati," katanya kepada Tribunkaltim.co, Jumat (12/7/2024). 

Diakui, penyaluran BLT pada tahun ini mengalami keterlambatan. Diakibatkan oleh penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) baru dilakukan pada Juni 2024 lalu. 

"Karena Perbup-nya baru turun, jadi terdapat sedikit kendala secara teknis," ujarnya. 

Sementara, Lurah Kampung Bugis, Muhammad Hidayat, menyampaikan bahwa jumlah penerima di wilayahnya mengalami peningkatan. Dari 2023 lalu Kelompok Penerima Manfaat (KPM) lanjut usia atau lansia, dari 65 orang menjadi 85 orang pada 2024 ini. Sementara untuk anak yatim piatu sebanyak 15 orang. Menjadi 40 KPM.