Persepsi Publik dari Survei INDEF: Kenaikan Utang Jadi Beban, Kabinet Prabowo-Gibran Sulit Tangani

TRIBUNKALTIM.CO - Tiga bulan lagi, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf akan digantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wapres terpilih 2024-2029.

Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi siapa saja menteri di kabinet Prabowo-Gibran namun besarnya warisan utang dari Jokowi membuat publik pesimis pemerintahan baru akan bisa menanganinya.

Dari survei Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di media sosial, sebanyak 72,5 persen netizen menganggap kenaikan utang sebagai beban, dan hanya 27,5 persen optimistis kabinet Prabowo-Gibran bisa menyelesaikan persoalan utang yang ditinggalkan Jokowi. 

Berdasarkan survei INDEF, ternyata lebih dari 70 persen warganet pesimis kabinet Prabowo-Gibran bisa menangani warisan utang Jokowi.

Baca juga: Airlangga soal Kabar Kabinet Prabowo-Gibran Mau Naikkan Rasio Utang jadi 50 Persen, Itu Kan Wacana

Baca juga: Hashim soal Kabinet Prabowo-Gibran, Sebut tak Akan Naikkan Utang Negara tanpa Naikkan Pendapatan

Baca juga: Suramnya Prediksi Pengamat Soal Masa Depan IKN di Kaltim, Dihantui Utang hingga Persoalan Investasi

Hasil pantauan INDEF di media sosial serta tren dan google search, sebanyak 79 persen netizen kompak menganggap kenaikan utang sebagai beban, dan hanya 20,9 persen nya yang menyatakan utang bermanfaat.

Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menyampaikan, hasil tersebut diperoleh dari perolehan data dari 18,997 akun media sosial dengan 22.189 perbincangan pada 15 Juni hingga 1 Juli 2024, dan keywords utang negara dicari lebih dari 218.000 kali di google pada 19 Juni hingga 1 Juli 2024.

“Ini kita peroleh dari twitter, dan data bukan buzzer yang ngomong tapi kita sudah filter, dan lebih natural perbincangannya.

Kemudian, dari 22.189 perbincangan, 79 persen netizen menganggap utang pemerintah sebagai beban,” tutur Eko dalam agenda diskusi publik Indef, Kamis (4/7/2024).

Untuk diketahui, posisi utang pemerintah kembali mengalami peningkatan per akhir Mei 2024.

Posisi utang pemerintah hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp 8.353,02 triliun, bertambah Rp 14,59 triliun atau meningkat 0,17 persen dibandingkan posisi utang pada akhir April 2024 yang sebesar Rp 8.338,43 triliun.

Kemudian, Berdasarkan data Kemenkeu, per 30 April 2024, total utang jatuh tempo pada tahun depan mencapai Rp 800,33 triliun.

Nilai ini berasal dari utang surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan utang pinjaman Rp 100,19 triliun.

Nilai itu jauh lebih tinggi nilai utang jatuh tempo pada tahun ini, yakni sebesar Rp 434,29 triliun.

Dalam paparannya disebutkan, 79 persen netizen menganggap utang adalah beban karena utang tersebut banyak digunakan untuk proyek yang dianggap non prioritas dan tidak menguntungkan seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Baca juga: Jokowi Wariskan Utang Jumbo untuk Prabowo, Ekonom Ingatkan Jatuh Tempo Utang Besar di Tahun 2025

“Dengan situasi sekarang dan tahun depan, utang kita utamanya yang jatuh tempo cukup besar dan perlu menjadi concern pemerintah,” ungkapnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.