Luhut Sempat Sebut Pembatasan BBM Subsidi Mulai 17 Agustus 2024, Jokowi: Belum Ada Pemikiran ke Sana

TRIBUNKALTIM.CO - Wacana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 sempat disampaikan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan

Selasa (16/7/2024) sebelum bertolak ke Abu Dhabi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan belum ada rencana untuk melakukan pembatasan BBM subsidi.

Terkait dengan pembatasan BBM subsidi ini, Jokowi masih belum dirapatkan.  

“Ndak, ndak. belum ada pemikiran ke sana,” kata Jokowi, dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.

Baca juga: Beda dengan Luhut, Menteri ESDM sebut Tidak Ada Pembatasan Pembelian BBM Subsidi per 17 Agustus 2024

Baca juga: BBM Subsidi Dibatasi Mulai 17 Agustus 2024, Luhut dan Menteri ESDM Beda Pendapat

Baca juga: Jelang Akhir Jabatan, Para Menteri Jokowi Tak Kompak Lagi Soal Isu Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

Jokowi bahkan menegaskan, jika pemerintah belum menggelar rapat apapun terkait harga BBM.

“Belom rapat juga,” ucap Jokowi seperti dikutip Tribunkaltim.co dari kompas.tv.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan menilai perlu ada pembatasan subsidi BBM agar pengaturannya tepat sasaran.

Bahkan soal pembatasan subsidi BBM ini akan dilakukan per 17 Agustus 2024.

Pernyataan Luhut kemudian disambut baik oleh Partai Amanat Nasional (PAN) yang menilai kuota subsidi BBM berjalan tidak tepat sasaran.

“Kita sesungguhnya sudah hampir 3 tahun ini menyuarakan agar subsidi BBM itu dievaluasi karena 80 persen pengguna pertalite dan solar subsidi itu adalah masyarakat yang tidak berhak.

Mereka-mereka yang mampu memiliki kendaraan mungkin lebih dari dua ya, itu menggunakan pertalite dan menggunakan solar bersubsidi,” ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang juga Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dalam keterangannya kepada Jurnalis KompasTV Thifal Solesa Waldi, Kamis (11/7).

“Kita sudah minta hampir 3 tahun ya, alhamdulillah tidak ada kata terlambat ya, jika bulan Agustus nanti akan dilakukan pembatasan tentu kita sambut dengan baik.”

Namun lebih lanjut, Eddy mengingatkan, agar kebijakan membatasi jumlah subsidi BBM dikomunikasikan dan disosialisasikan dengan baik agar masyarakat tidak resah.

“Pesan kami agar kebijakan ini dikomunikasikan dan disosialisasikan dengan baik, kenapa?

Baca juga: Warga Pengetap BBM Subsidi di Bontang Kaltim Dibekuk Polisi, Terancam Hukuman 6 Tahun Penjara

Karena masyarakat itu jangan sampai resah seakan-akan subsidi dibatasi termasuk bagi mereka yang membutuhkan juga misalnya angkot, ojek online,” ujarnya.