DPRD Kutai Kartanegara Soroti Serapan APBD Kukar 2024 yang Baru 24 Persen

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Dewan Perwakilam Rakyat Daerah Kutai Kartanegara atau DPRD Kukar menyoroti capaian realisasi penyerapan anggaran APBD Kukar hingga pertengahan tahun 2024 sebesar 24,12 persen. 

Ini disampaikan Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid usai Sidang Paripurna ke-13 DPRD Kukar.

Ia mengatakan, realisasi penyerapan selama enam bulan ini baru mencapai sekitar 24 persen. 

Hal ini menandakan masih ada 70 persen yang perlu dimaksimalkan selama 6 bulan mendatang.

Baca juga: Sekretariat DPRD Kukar Ikut di Ajang MTQ Antar Perangkat Daerah

Sehingga tahun 2024 ini, tidak terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup signifikan.

“Yang baru terserap baru 24 persen, masih ada 70 an persen yang masih dalam proses pelaksanaannya. Mudah-mudahan realisasi penyerapan anggaran maksimal, jadi minim SiLPA,” ujar Rasid.

Politikus Golkar itu menekankan, organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki anggaran besar untuk memaksimalkan kegiatannya.

Seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Dinas Perumahan dan Permukiman.

Baca juga: DPRD Kukar Setujui dan Sahkan Pertanggungjawaban APBD 2023 jadi Perda

Terlebih, sekarang sudah memasuki bulan Juli 2024, tentu waktu pengerjaan juga terbatas. Berkaca dari tahun sebelumnya, biasanya bulan 10 atau 11 itu jadi puncak pelaksanaan kegiatan, serta pembayaran.

“Harapan saya kegiatan ini maksimal dan masyarakat bisa menikmati pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tahun ini,” kata Rasid.

Serapan Diklaim Sudah 50 Persen

Di lokasi yang sama Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, menyampaikan laporan realisasi APBD Kukar 2024 pada sidang paripurna ke-13 DPRD Kukar. 

Laporan tersebut mencakup realisasi pendapatan dan proyeksi belanja untuk tahun anggaran 2024.

Sunggono menyebutkan bahwa realisasi pendapatan hingga 30 Juni mencapai 44.32 persen atau Rp 5,8 triliun dari anggaran total Rp 13,1 triliun. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 428 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 5,3 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja daerah semester pertama mencapai Rp 3,3 triliun atau 24,12 persen dari total anggaran APBD Rp 13,7 triliun.