Kabinet Prabowo-Gibran, TKN Siapkan Struktur Kementerian Perumahan

Saat ini, urusan properti atau perumahan masuk ke dalam tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: Sifat Keduanya Dipuji, Alasan Anies-Ganjar Bakal Menolak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran Versi Pengamat

"Ada beberapa masukan. Contohnya, kita tidak punya kementerian yang fokus di properti gitu loh. Perumahan itu tidak ada. Jadi masuk ke dalam PUPR," kata Shinta kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/5/2024).

Menurut Shinta, diperlukan kementerian baru yang bergerak di bidang perumahan karena di PUPR disebut lebih fokus ke infrastruktur.

Oleh karena itu, kementerian yang ia usulkan ini diharapkan dapat menangani properti dan hal terkait lainnya.

"Di PUPR itu kan lebih ke infrastruktur. Jadi, kami mengharapkan akan ada menteri khusus yang menangani perumahan, menangani properti, dari segi estate, dan lain-lain," ujar Shinta.

Baca juga: Makan Siang Gratis dapat Anggaran Rp 71 T, Ditangani Kementerian Baru di Kabinet Prabowo-Gibran?

Ia menambahkan, kalau bisa Kementerian Perumahan ini juga turut menangani soal urbanisasi.

"Perluasan dari segi perkotaan juga penting untuk diperhatikan. Jadi, kami usul ini digabung antara properti dan urbanisasi menjadi satu kementerian," pungkas Shinta.

Di sisi lain, pemerintah diminta serius mengatasi persoalan perumahan, di mana sektor tersebut memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mana iurannya dipotong dari gaji pekerja sebesar 3 persen, sebesar 0,5 ditanggung pemberi kerja dan 2,5 dibebankan ke pekerja.

Baca juga: Makan Siang Gratis dapat Anggaran Rp 71 T, Ditangani Kementerian Baru di Kabinet Prabowo-Gibran?

Di sisi lain, kabarnya pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk, Theresia Rustandi mengatakan, mengatasi persoalan perumahan perlu dilakukan upaya yang lebih dalam dari pemerintah, agar masyarakat bisa mendapatkan pendanaan untuk memiliki rumah dengan mudah.

"Di negara lain, ada lembaga yang mengatur hal tersebut sehingga bisa mendapatkan dana murah," ujar Theresia ditulis Jumat (31/5/2024).

Menurutnya, adanya pendanaan yang murah maka persoalan backlog pun akan tertangani dan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Baca juga: Obrolan Jokowi dan Menpan RB Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Harus Berbasis Efektivitas Pemerintahan

"Terpenting ada koordinasi satu pintu dari pemerintah agar dana ini (Tepera) tidak tersebar di mana-mana, dana ini menyatu agar bisa digunakan untuk perumahan rakyat," tuturnya.

Terkait wacana pembentukan Kementerian Perumahan, Theresia menyambut positif karena industri rumah tidak mudah dan kompleks.