Pansus Hak Angket Haji Jadi Arena Baru Perseteruan Cak Imin dan Menag Yaqut? PKB Beri Penjelasan

TRIBUNKALTIM.CO - Perseteruan antara Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas disebut-sebut berlanjut.

Kali ini, Pansus Hak Angket Haji yang dibuat DPR disebut menjadi arenanya.

Meski demikian, isu Perseteruan Cak Imin dan Gus Yaqut ini dibantah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB.

Beredar kabar Cak Imin, memotori Pansus Hak Angket Haji untuk menggeser posisi Yaqut Cholil Qoumas dari jabatan Menteri Agama RI.

Baca juga: Terbaru! 2 Hasil Survei Pilkada Jatim 2024, PKB, PKS PDIP Bakal Buat Poros Lawan Duet Khofifah-Emil

Seperti diketahui, antara Gus Yaqut dan cak Imin sempat terjadi perseteruan.

Perseteruan itu terjadi saat Cak Imin maju di Pilpres 2024 berpasangan dengan Anies Baswedan

Hubungan antara PKB dengan Yaqut Cholil Qoumas tengah memanas setelah Yaqut membuat pernyataan "Jangan pilih pemimpin karena muka ganteng dan bicaranya manis" saat menghadiri acara doa bersama umat Buddha "Wahana Nagara Rahaja" di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah pada Jumat (29/9/2023).

Yaqut meminta agar masyarakat melihat lebih dahulu track record-nya sebelum memilih pemimpin. Kendati demikian, Yaqut tak menyebut secara khusus sosok yang dimaksud dalam pernyataannya itu.

Karena hal itu, Cak Imin menyebut omongan Yaqut seperti seorang buzzer. PKB pun menyatakan akan mendisiplinkan Yaqut.

Anggota Pansus Haji Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah menegaskan, keputusan pembentukan Pansus Haji karena dilandasi cara pandang yang sama melihat atas adanya sejumlah permasalahan penyelenggaraan haji 2024 oleh Kementerian Agama RI.

Hal itu disampaikannya dalam Dialektika Demokrasi bertajuk "Pansus Haji Jawab Masalah Haji Selama Ini", di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

"Saya bilang enggak ada kaitannya sama agenda politik, hebat sekali kami ini kalau kemudian bisa memelintir suaranya teman-teman yang ada di DPR yang di situ ada fraksi-fraksi besar hanya karena mau memuaskan kuta punya hasrat pribadi, yang tadi disebut misalnya soal Cak Imin," kata Luluk.

Bahkan, kata Luluk, kesepakatan pembentukan Pansus terjadi saat DPR masih melakukan pengawasan Haji di tanah suci.

Di sana, lanjut Luluk, semua fraksi termasuk pimpinan DPR sepakat mengusut permasalahan haji lewat Pansus.

"Untuk pansus haji itu kita belum pulang masih di Makkah di depan pak menterimya aja itu semua sudah sepakat udah ini pansusin aja, itu dari siapa? di situ ada pimpinan DPR pak Lodewijk, ada teman Gerindra, bahkan ada ketua Komisi VIII pak Ashabul, ada Nasdem dan PKB," ucap Luluk.

"Itu ,artinya kami melihat masalah dengan cara yang sama, kasusnya yang terpampang itu sama tetapi memiliki kepentingan yang sama yaitu melindungi hak-hak jemaah haji kita," lanjutnya.

Lebih lanjut, Luluk menilai pembentukan Pansus Haji di DPR melalui Rapat Paripurna adalah keputusan yang cepat.

Berbeda halnya saat Luluk menggaungkan Pansus Pemilu yang gagal terwujud.

Sebab itu, Luluk menegaskan bahwa pembentukan Pansus Hak Angket Haji tak ada kaitannya dengan urusan parpol, apalagi pribadi.

Enggak ada urusannya dengan agenda PKB, enggak ada urusannya dengan agenda orang per orang," pungkasnya.

Untuk diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Baca juga: Jokowi Ungkap Progres IKN Nusantara Sebenarnya Baru 15 Persen, Presiden Kejar Investasi ke Abu Dhabi

Keputusan itu dilakukan pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, pada Selasa (9/7/2024).

Pembentukan Pansus Hak Angket mengacu pada hasil pemantauan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI di Makkah, Arab Saudi, beberapa waktu lalu.

Gus Yaqut Bakal Dipanggil

Diberitakan sebelumnya, Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 memastikan tetap bekerja meski di tengah masa reses DPR.

Hal itu disampaikan anggota Pansus Angket Haji DPR RI F-PKB Luluk Nur Hamidah, kepada Tribunnews.com, Minggu (14/7/2024).

"Yang pasti masa reses akan digunakan untuk kerja Pansus," kata Luluk.

Adapun Pansus Haji berencana memanggil para pihak terkait, di antaranya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk dimintai penjelasan atas carut-marut penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Selain Menteri Agama, Pansus Haji juga berencana melibatkan aparat penegak hukum untuk mengusut adanya dugaan gratifikasi di balik pengalihan 10 ribu kuota haji ke haji plus.

"Kami susun jadwal dulu sebelum memanggil para pihak," ucapnya.

"Jadi belum tahu siapa-siapa yang duluan. Tidak harus menteri yang dipanggil duluan," imbuhnya.

Untuk diketahui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Keputusan itu dilakukan pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, pada Selasa (9/7/2024).

Baca juga: 2 Anak Buahnya Masuk Bursa Calon Menkeu di Kabinet Prabowo-Gibran, Erick Thohir Beri Dukungan

Kekurangan Dinilai Hal Wajar

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN, Yandri Susanto menilai, wajar jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Hal itu disampaikannya sebagai tanggapan atas timbulnya silang pendapat di sejumlah kalangan tentang pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 atau Pansus Haji.

"Jika terdapat kekurangan, sudah pasti ada tetapi bukan bersifat major dan signifikan," kata Yandri dalam keterangannya Minggu (14/7/2024).

Yandri menyampaikan pendapatnya perihal penyelenggaraan haji ini berdasarkan hasil peninjauannya di lokasi pemondokan jemaah haji.

Ia menilai, pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berlangsung lebih baik dibandingkan sebelumnya.

"Buktinya, tidak ada penelantaran dan penumpukan Jemaah haji di Muzdalifah seperti tahun lalu," ujar dia,

Menurutnya, jemaah haji juga mengaku senang dengan pelayanan yang diberikan.

"Puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan lancar. Jemaah bisa beribadah dengan baik," ucap Yandri. (*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Meski Sempat Berseteru, PKB Bantah Cak Imin Jadikan Pansus Haji Gulingkan Gus Yaqut dari Kursi Menag

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim