2 Anak Buahnya Masuk Bursa Calon Menkeu di Kabinet Prabowo-Gibran, Erick Thohir Beri Dukungan

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir bereaksi atas 2 anak buahnya yang digadang-gadang jadi calon menteri keuangan di kabinet Prabowo-Gibran.

Seperti diberitakan sebelumnya, media asing Bloomberg menyebut nama-nama yang diincar Prabowo Subianto untuk menjadi Menkeu di masa pemerintahannya mendatang.

Media asing itu mengungkap ada empat sosok mantan pejabat bank yang dibidik Prabowo.

4 nama tersebut adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar.

Baca juga: APBN Defisit Rp 21,8 Triliun, Sri Mulyani Sebut Pendapatan Negara Menurun, Pengeluaran Meroket

Prabowo menilai mereka cocok untuk peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif.

Namun, Prabowo disebut tak akan menjadikan Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik.

Dua dari empat nama figur yang disebut, merupakan sosok yang berasal dari Kementerian BUMN maupun perusahaan BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, nama-nama calon yang disebutkan di atas disebut memiliki latar belakang yang baik.

Meski nama-nama tersebut santer diberitakan, namun Erick enggan mengungkapkan siapa sosok yang dinilai sangat pas untuk mengisi kursi Menteri Keuangan.

"(Yang paling cocok) wah saya bukan posisinya untuk menilai itu, pasti ada otoritas yang lebih mengertikan, keempatnya bagus," kata Erick yang juga Ketua Umum PSSI.

Baca juga: Usai Bertemu Tim Presiden Terpilih, Ekonom Beber Kebijakan Kabinet Prabowo-Gibran terkait Utang

Bukan dari politisi

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda memprediksi, jabatan menteri keuangan di era Prabowo-Gibran kemungkinan besar akan diisi oleh sosok yang bukan berasal dari politisi.

Selain menteri keuangan, jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk menteri "Triumvirat" yang mencakup Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Luar Negeri (Menlu), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga tidak akan diisi oleh orang dari partai politik.

Menurut Hanta, hal itu karena posisi menteri keuangan sangat strategis lantaran berkaitan dengan hajat hidup rakyat dan dapur kekuasaan presiden.

"Jadi yang ini saya kira tidak sembarangan dikasih ke partai," tandasnya, dilansir dari Kompas.com (2/5/2024).