Bawaslu Balikpapan Ajak Perempuan Berperan Aktif Tangkal Money Politics dan Hoaks pada Pilkada 2024

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Bawaslu Balikpapan menggelar sosialisasi pengawasan Pilkada 2024 di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (18/7/2024) hari ini.

Kegiatan ini digelar dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan dalam Pilkada 2024. 

Sosialisasi bertajuk "Perempuan Mengawal Pilkada 2024" itu melibatkan perempuan dari berbagai organisasi masyarakat di Kota Balikpapan.

Ketua Bawaslu Balikpapan, Wasanti menjelaskan, pihaknya memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu yang melibatkan perempuan dalam pilkada.

“Kami di Bawaslu memang punya concern isu sendiri untuk perempuan dan pilkada. Karena di setiap tahapan, perempuan khususnya ibu-ibu, sering menjadi sasaran money politics, politik hoaks, dan lain sebagainya,” ujarnya kepada TribunKaltim.co usai sosialisasi.

Baca juga: Bawaslu Balikpapan Ahmadi Aziz Jelaskan tentang TPS Khusus di Pilkada Serentak 2024

Ia menambahkan, perempuan sering dianggap sebagai mediator atau tempat transaksi yang rawan terhadap praktik-praktik tersebut.

Oleh karena itu, Bawaslu Balikpapan menggelar sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada kelompok perempuan tentang bahaya money politics dan politik hoaks. 

“Kami dari Bawaslu RI hingga daerah melakukan hal yang sama, yaitu sosialisasi kepada kelompok perempuan. Yang pertama, kami menolak money politics, karena itu menjadi institusi kami. Yang kedua, terkait politik hoaks yang ada di pilkada,” tegas Wasanti.

Peserta sosialisasi kali ini berasal dari berbagai organisasi perempuan di Balikpapan seperti Kohati, mahasiswa dari GMNI, GMKI, dan HMI.

“Mereka dianggap memiliki jaringan kader yang bisa menyampaikan informasi ini kepada masyarakat,” tambah Wasanti.

Menurutnya, masih ada stigma di masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua setelah laki-laki.

Padahal, perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki.

 “Jangan sampai kita hanya menjadi objek yang didatangi saat dibutuhkan, tetapi kita harus menjadi subjek yang aktif memilih dan melaporkan jika ada praktik money politics atau politik hoaks di lapangan,” katanya.

Baca juga: Bawaslu Balikpapan Temukan Ketidaksesuaian dalam Proses Coklit oleh KPU

Wasanti juga menyoroti pentingnya anggaran pilkada yang berasal dari APBD atau anggaran hibah yang merupakan pajak rakyat.

"Anggaran ini harus digunakan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Ketika ditanya tentang sanksi untuk pelaku money politics, Wasanti menjelaskan baik pemberi maupun penerima dapat dikenakan sanksi.

Ia berharap deklarasi ini dapat menjadi gaung bahwa Pilkada 2024 di Balikpapan berjalan dengan baik dan perempuan memiliki peran penting dalam mensukseskannya. 

“Perempuan punya tanggung jawab dalam menyukseskan pilkada ini bukan hanya penyelenggara seperti KPU atau Bawaslu,” tutupnya.

Setelah sosialisasi ini, Bawaslu Balikpapan akan melanjutkan sosialisasi di kalangan mahasiswa dan di berbagai kafe, dengan tujuan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (*)