Rudy Mas'ud - Seno Aji Berpeluang Lawan Kotak Kosong di Pilkada Kaltim 2024, KIPP: Merusak Demokrasi

TRIBUNKALTIM.CO - Bakal calon Gubernur, Rudy Mas'ud berpeluang besar melawan kotak kosong di Pilkada Kaltim 2024.

Sejauh ini, Rudy Mas'ud sudah mendapatkan dukungan dari 6 partai untuk maju di Pilkada Kaltim 2024, hanya tersisa PDIP dan PPP yang harus berkoalisi agar tak ada kotak kosong.

Koalisi PDIP dengan 9 kursi dengan Demokrat dan PPP yang masing-masing punya 2 kursi menjadi satu-satunya peluang memunculkan bakal cagub penantang Rudy Mas'ud di Pilkada Kaltim 2024 dan tak ada kotak kosong.

Untuk bisa membuat poros baru di Pilkada Kaltim 2024, PDIP harus menggandeng minimal salah satu dari Demokrat dan PPP yang belum menentukan sikap. 

Baca juga: Borong Partai ala Rudy Masud-Seno Aji di Pilkada Kaltim 2024, Kami Tidak Memaksa

Baca juga: Prabowo Jabat Erat Rudy Masud-Seno Aji, Serahkan Rekomendasi Gerindra untuk Pilkada Kaltim 2024

Baca juga: Rudy Masud Selangkah Lagi Pastikan Lawan Kotak Kosong? Cek Hasil Survei Terbaru Pilkada Kaltim 2024

Apakah Rudi Mas'ud akan lawan kotak kosong di Pilkada Kaltim 2024?

Diketahui, Ketua DPD I Golkar Kaltim, Rudy Mas'ud menggandeng Seno Aji, politisi Gerindra di Pilkada Kaltim 2024.

Pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji telah mengantongi dukungan 6 partai yakni PKB (6 kursi), PAN (4 kursi), PKS (4 kursi), Nasdem (2 kursi), Golkar (15 kursi) dan Gerindra (10 kursi) untuk maju Pilkada Kaltim 2024.

Gerindra menjadi yang terkini memberikan dukungan untuk Rudy Mas'ud-Seno Aji untuk maju di Pilkada Kaltim 2024. 

Dukungan bahkan diserahkan langsung oleh Prabowo Subianto.

Rudy Mas’ud membenarkan telah menerima dukungan resmi Prabowo Subianto.

“Alhamdulillah, Koalisi Indonesia Maju solid,” tegasnya, Senin (15/7/2024).

Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim tersebut menegaskan, kemenangan telak Prabowo-Gibran saat Pemilihan Presiden 2024 di Kaltim menjadi salah satu faktor partai memberikan dukungan. 

Sewaktu pilpres, ia berperan sebagai ketua tim kampanye daerah (TKD) Prabowo-Gibran di Kaltim. 

Ditambah lagi pasangannya, Seno Aji, adalah sekretaris DPD Partai Gerindra Kaltim.

Baca juga: Hasil Survei Terbaru Pilkada Kaltim 2024 di Tengah Isu Kotak Kosong, Siapa Cagub Cawagub Terkuat?

Rudy menambahkan, rekomendasi dari Partai Nasdem juga telah diperoleh. 

“Rekomendasi ini tentunya membawa harapan dan keyakinan kami berdua mendapat amanah dari masyarakat Kaltim,” imbuhnya.

Masih Lobi Partai Lain

Meski sudah mendapatkan dukungan dari 6 partai dengan suara mayoritas, Rudy Mas'ud masih melobi partai lain.

Rudy Mas'ud terus mendekati Partai Demokrat yang menjadi satu-satunya partai dari KIM yang belum mengusung pada Pilkada Kaltim. 

Rudy Mas'ud juga intens berkomunikasi dengan PPP termasuk PDI Perjuangan.

Meski ambang batas telah terpenuhi, ia dan Rudy Mas’ud menegaskan tak bisa menolak dukungan dari partai.

“Ya, kita tunggu saja, berproses. Dalam waktu dekat akan ada kabar, insya Allah, kabar baik,” ujar Seno Aji menambahkan.

“Kan itu tergantung partai masing–masing ya, kita tidak bisa menolak pemberian rekomendasi mereka.

Bahwa mereka percaya dengan kita, mari kita sambut dengan gembira,” sambung sekretaris DPD Partai Gerindra Kaltim ini.

Baca juga: Tanggapan Warga soal Rumor Munculnya Kotak Kosong dalam Pilkada Kaltim 2024

Ruang gerak kandidat lain yang semakin dipersempit, ditegaskan Seno Aji, bukan skenario pihaknya.

Ia mempertegas, bahwa parpol–parpol yang merapat bukan karena ada paksaan atau hal lain dari pihaknya.

"Seperti yang saya sampaikan, kita tidak memaksa partai–partai tersebut.

Kalau mereka (parpol) merasa kami lebih bisa diandalkan, syukur alhamdulillah, dan kami terima amanah tersebut,” pungkas Seno Aji.

Merusak Demokrasi

Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaltim, Mukti Ali saat diminta pendapat terkait demokrasi yang tengah jadi perbincangan publik yakni peluang kotak kosong pada Pilkada serentak 2024 di Kaltim.

Menurutnya, demokrasi menjadi tak sehat jika menghadirkan satu pasangan calon yang berlaga.

“Ya sayang sekali sebenarnya, harus kotak kosong ini ya.

Karena orang (figur) betul-betul terkungkung, menurut saya sayang sekali, merusak demokrasi malahan,” ujar Mukti Ali.

"Ini perlu dicermati, kalau sudah ada kejadian kotak kosong di suatu daerah, itu termasuk kegagalan regenerasi partai politik," tegasnya, Selasa (16/7/2024).

Baca juga: Diskusi Peran Pers di Pilkada Kaltim 2024, Kawal Demokrasi dan Andalan Informasi Utama ke Masyarakat

Parpol Gagal Kaderisasi

Koordinator Klinik Pemilu Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) yang juga Akademisi yakni Warkhatun Najidah menganggap fenomena kotak kosong di Pilkada sebagai kegagalan demokrasi.

Kotak kosong atau pasangan calon yang akan bertarung dengan kolom kosong di Pilkada serentak Kaltim kemungkinan bisa terjadi.

Misal, bakal calon (bacalon) Gubernur diisukan melakukan strategi 'borong partai' guna meraih peluang kotak kosong.

Ia mengatakan bahwa keberadaan kolom kosong melawan bacalon bisa dianggap sebagai indikasi gagalnya kaderisasi dalam partai politik.

Menurut Najidah, tentu sangat disayangkan bahwa di Pilkada serentak 2024 di Kaltim sampai terjadi kotak kosong di beberapa daerah.

Figur-figur terbaik di Kabupaten/Kota di Kaltim tidak akan timbul di mata masyarakat.

Meski, pada Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada, memungkinkan terjadi pasangan calon tunggal saat kontestasi politik dengan kondisi dan syarat tertentu.

Dalam pasal 54C ayat 1 disebutkan bahwa satu paslon mungkin terjadi jika setelah penundaan dan berakhirnya masa pendaftaran hanya ada satu calon saja yang memenuhi syarat.

UU Pilkada turut mengatur paslon tunggal bisa terjadi jika terdapat kondisi awalnya ada lebih dari satu calon yang mendaftar, namun hanya ada satu pasangan yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU.

"Apa yang disayangkan, bukan berarti kita tidak punya figur terbaik Kaltim, saya meyakini putra terbaik Kaltim banyak, tapi terbaik partai belum tentu," ungkapnya.

Beberapa kader yang mencalonkan diri pada Pileg 2024 lalu dan berpotensi maju pada Pilkada sendiri terkesan tak punya ruang ikut dalam kontestasi.

Tak hanya itu, cara bagaimana merebut hati masyarakat juga telah teruji sebenarnya pada Pemilu serentak lalu.

“Pilkada esensinya mendekatkan pengambil keputusan di masyarakat. Ini evaluasi partai.

Penyelenggara dituntut bisa menjamin hak konstitusional warga negara bisa dipilih maupun memilih.

So, partai menjamin tidak hal seperti ini?,” ungkapnya.

“Evaluasi saya yakini dari partai. Kalau partai ini memang jadi perahu.

Tunjukkan bahwa perahu ini punya standar, penumpang mana yang pantas menaiki,” sambung Najidah.

Baca juga: Pilkada Kaltim 2024 Rawan Politik Uang hingga Distribusi Logistik dan Bencana Alam

(TribunKaltim.co/Mohammad Fairoussaniy)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim