Pj Bupati Makmur Marbun Bantah Ajukan Pengunduran Diri untuk Maju di Pilkada PPU

TRIBUNKALTIM.CO,PENAJAM - Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menepis isu dirinya mengajukan pengunduran diri ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) demi mengikuti kontestasi Pilkada 2024 di PPU.

Ramai beredar kabar bahwa ia telah mengajukan pengunduran diri dari status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sejak beberapa waktu lalu.

Hal itu seiring mencuatnya isu bahwa ia ingin maju menjadi Bupati PPU, periode 2024-2029.

Dugaan itu diperkuat, saat diketahui bahwa ia sedang tidak berada di PPU, pada 17 Juli lalu, tepat 40 hari, sebelum waktu pendaftaran dibuka KPU.

Namun, kepada TribunKaltim.co, ia membantah hal tersebut, dan hanya mengatakan bahwa ia tetap mengikuti arahan pimpinannya, untuk bekerja di PPU saat ini.

Baca juga: Berpasangan dengan Andi Harahap, Ini Alasan Dayang Donna Faroek Maju Pilkada PPU 2024

Baca juga: Pilkada PPU 2024, Proses Coklit Berjalan Lancar, Baru Sepekan 10 Persen DP4 Sudah Terselesaikan

"Saya sesuai arah angin saja mau kemana,saya tepis isu pengunduran diri saya" ungkapnya Minggu (21/7/2024).

Meski demikian, secara gamblang ia menyampaikan bahwa sempat menemui pimpinannya di Kemendagri.

Pj Bupati Makmur Marbun adalah ASN Kemendagri, dengan jabatan Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Tetapi mengenai detail pertemuannya, ia hanya mengatakan bahwa sekedar laporan kinerjanya selama di PPU.

"Kalaupun mengundurkan diri kalau disetujui kalau tidak? yang penting saya sudah melaporkan ke pimpinan saya kira-kira bagaimana," jelasnya.

Meski demikian, ia tampak tidak bisa menyembunyikan keinginannya untuk maju di Pilkada.

Bagaimana tidak, berkali-kali ia menyebut bahwa masyarakat mulai kehilangan sosoknya apabila tidak mengikuti rutinitas sehari saja.

"Ini dengan saya cuma Sabtu aja tidak hadir, katanya mereka sudah tolah-toleh," ucapnya sambil tertawa.

Ia juga tak bisa berkomentar banyak saat disinggung mengenai kepastian maju atau tidak apabila mendapatkan arahan dari pimpinannya.

"No komen," katanya singkat.

Ia menyampaikan bahwa apabila ada masyarakat yang mengharapkannya maju, maka ia berkesimpulan bahwa mereka merasakan manfaat dari kebijakan yang ia keluarkan selama ini.

Menurutnya, masyarakat PPU butuh pemimpin yang merumuskan kebijakan dengan tetap memprioritaskan kepentingan mereka.

"Masyarakat itu tidak bisa kalau hanya lip services saja, karya yang kita lakukan itu harus bisa dirasakan manfaatnya," pungkasnya.

Baca juga: Profil Ahmad Basir, Digadang Bakal Jadi Pasangan Hamdam di Pilkada PPU 2024

Sebelumnya dikutip dari Kompas.com, bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat edaran pada 16 Mei 2024 lalu, mengenai konsekuensi bagi penjabat (Pj) kepala daerah yang ingin mengikuti Pilkada serentak 2024.

Dalam surat itu, Tito tegas bahwa mereka harus mundur sebagai ASN paling lambat 40 hari sebelum pendaftaran calon.

Diketahui, pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka oleh KPU pada 27-29 Agustus 2024, sementara penetapan pasangan calon dilakukan pada 22 September 2024.

Tidak hanya itu, Mendagri Tito juga sudah mengumpulkan seluruh seluruh penjabat kepala daerah, baik gubernur, bupati, walikota, termasuk Pj Bupati PPU Makmur Marbun dalam rapat virtual beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa seandainya mereka tidak mengundurkan diri sampai batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan akan diberhentikan oleh Mendagri. (*)