50 Persen Pendapatan Warga Samarinda Habis untuk Biaya Kendaraan Pribadi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda tengah gencar mengkaji dan merancang sistem transportasi massal modern untuk mengatasi kemacetan dan meringankan beban masyarakat.

Terinspirasi dari kota-kota lainnya, dua skema pun diajukan kepada Wali Kota Andi Harun untuk dipertimbangkan.

Skema pertama, yakni skema investasi pemerintah, diprediksi membutuhkan anggaran Rp 101 miliar untuk bus listrik dan Rp 60 miliar untuk bus konvensional.

Skema kedua, skema Buy the Service (BTS), memungkinkan pemerintah membeli layanan dari penyedia jasa angkutan massal dengan biaya Rp 34 miliar untuk bus listrik dan Rp 28 miliar untuk bus konvensional.

Baca juga: 2 Trayek Bus Listrik di Samarinda Bakal Beroperasi Tahun Ini

Mengingat kebutuhan anggaran yang besar, Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, lebih condong ke skema BTS. Skema ini dinilai lebih efisien dan fleksibel dalam jangka panjang.

“Jadi tidak hanya masalah kemacetan yang terurai, tapi juga mampu mengurangi beban transportasi masyarakat,” ujar Manalu.

Pengamat transportasi dari Universitas Mulawarman, Tiopan Henry Manto Gultom, menegaskan bahwa Samarinda sangat membutuhkan transportasi massal modern.

Hal ini dikarenakan angkutan umum yang ada saat ini tak sepenuhnya memenuhi 10 persen dari kebutuhan masyarakat.

Tiopan yang juga selaku Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kaltim, mengungkapkan bahwa biaya transportasi telah menggerogoti pendapatan masyarakat.

Hasil kajiannya menunjukkan bahwa 50 persen pendapatan warga habis untuk membiayai kendaraan pribadi.

Baca juga: Kajian Bus SAUM Sistem BTS di Balikpapan Tuntas, 22 Unit Ditargetkan Beroperasi pada Agustus

"Upah Minimum Regional (UMR) di sini sekitar Rp 3 juta. Dalam satu keluarga biasanya ada dua motor. Belum lagi jika ada cicilannya, belum lagi biaya bahan bakarnya," jelas Tiopan.

Oleh karena itu, Tiopan sangat menantikan kehadiran transportasi massal yang nyaman dan aman.

Namun, dia mengingatkan Pemkot Samarinda untuk mempertimbangkan beberapa aspek penting.

Pertama, Pemkot perlu mengukur kemampuan masyarakat untuk membayar dan kesediaan mereka untuk membayar layanan transportasi massal.

Kemudian, Tiopan mendorong Pemkot harus mempertimbangkan keberadaan transportasi online yang sudah marak saat ini.