Upacara HUT RI di IKN Kaltim, Teks Proklamasi dan Duplikat Bendera Pusaka Tiba 10 Agustus 2024

Pasalnya, di IKN nanti dari titik penjemputan hingga lokasi upacara cukup jauh dan harus ditempuh dengan berjalan kaki.

"Sementara rata-rata tokoh masyarakat kita di Kaltim sudah sepuh. Makanya kami betul-betul menegaskan pastikan yang mendaftar itu fit," ujarnya. 

Beredar Hoaks Undangan Upacara HUT RI di IKN Kaltim

Baru–baru ini juga beredar kabar palsu atau hoaks disebarkan terkait undangan upacara di IKN.

Sejumlah plaform media sosial, khususnya Instagram tersebar postingan yang mengatasnamakan Pemprov Kaltim, mengajak masyarakat hadir di HUT ke-79 RI di IKN. 

Dalam postingan ini, setiap orang bisa menyerahkan foto copy KTP kepada setiap organisasi masyarakat (ormas) untuk pendataan, dengan kebutuhan sebanyak 1.000 orang.

Baca juga: Penyebab Hanya Puan Maharani Petinggi DPR RI yang Hadir Ikut Upacara 17 Agustus di IKN Kaltim

Postingan ini ditegaskan, Firdaus tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta memastikan bahwa kabar tersebut tidak benar.

Pendaftaran bukan melalui ormas tetapi menggunakan sistem dan satu pintu yaitu pada pihaknya di Kesbangpol Kaltim.

"Kami akan meminta bantuan Kesbangpol di setiap kabupaten/kota untuk memfasilitasi data-data peserta yang akan hadir dalam upacara di IKN," jelasnya.

Terkait persoalan ini, Kesbangpol Kaltim juga berharap setiap ormas bisa lebih bijak dalam menyebarkan informasi.

"Karena banyak sekali yang mau hadir, tetapi sayangnya memang terbatas.

Tapi nanti masyarakat umum akan kita fasilitasi dengan videotron di beberapa titik untuk menonton jalannya upacara 17 Agustus 2024 di IKN," tandas Firdaus. 

Konsolidasi Seluruh Pihak

Persiapan peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dilakukan.

Selaku Panitia Daerah, Pemprov Kaltim berupaya mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang muncul timbul menjelang peringatan penting ini.

Tentunya berbagai pihak terkait dilibatkan, termasuk Otorita IKN dan Pemerintah Kota Samarinda, serta Kepala biro dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim.

Pekan ini, Rapat Konsolidasi kembali dilakukan dengan dihadiri perwakilan berbagai kementerian dan lembaga seperti Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Sekretariat Presiden (Setpres), dan lembaga vertikal di Kaltim melalui jalur daring.