Wilayahnya Masuk Delineasi IKN, Bupati Kukar tak Diundang Jokowi Ikut Rapat bersama 4 Kepala Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke IKN Kaltim selama 3 hari mulai Minggu-Selasa (28-30/7/2024) menjadi sorotan.

Selain terkait sejumlah influencer yang dibawa Presiden Jokowi juga kehadiran 4 kepala daerah di Kalimantan Timur yang diundang rapat ke IKN.

Namun, yang kemudian menjadi sorotan adalah Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah tidak diundang dalam rapat Jokowi dengan kepala daerah di IKN Kaltim.

Padahal Kukar termasuk delineasi IKN Kaltim, lantaran sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara. 

Baca juga: Air Keran di IKN Kaltim bisa Langsung Minum, Warga harus Beli Air, tak Ada PDAM dan Air Sumur Keruh

Baca juga: Rute Wisata Kapal Pinisi ke IKN Kaltim, Mulai Berlayar 1 Agustus 2024, Menhub Siapkan 1 Kapal Lagi

Baca juga: Menhub sebut Bandara VVIP IKN Kaltim tak Siap untuk Upacara HUT RI, Geser ke Bandara SAMS Sepinggan

Dalam rangkaian kunjungan ke IKN, Presiden Jokowi mengundang Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud, Walikota Samarinda Andi Harun dan Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun, Senin (29/7/2024).

Namun, Bupati Kukar Edi Damansyah tidak ikut diundang dalam rapat bersama Jokowi tersebut.

Dikonfirmasi TribunKaltim.co, Bupati Kukar, Edi Damansyah menyebut tidak mengetahui perihal undangan Presiden Jokowi terhadap sejumlah kepala daerah di Kalimantan Timur.

Pada hari yang sama, Edi Damansyah tengah fokus menyambangi masyarakat di wilayah hulu Kutai Kartanegara untuk memonitoring secara langsung program intervensi stunting yang tengah digalakkan Pemkab Kukar.

"Saya kurang memantau, karena beberapa hari terakhir saya lawas (lama) di hulu, saya di kampung, saya ngurus desa, ngurus stunting," kata Edi Damansyah, Rabu (31/7/2024).

Saat disinggung apakah tidak diundangnya Bupati Edi Damansyah karena alasan politis, ia mengaku tidak tahu.

Diketahui, Bupati Edi Damansyah berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. 

"Level kita ini kroco saja, kita nunggu perintah, apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat ya kita kerjakan," ujarnya.

Pembahasan Jokowi dengan 4 Kepala Daerah

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo memanfaatkan hari pertama berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan menerima beberapa tamu, Senin (29/7/2024).

Baca juga: 4 Fakta di Balik Jamuan Mewah untuk Influencer yang Diajak Jokowi ke IKN, Kritik dan Kesulitan Warga

Ada 4 kepala daerah Kaltim yang jadi tamu resmi kedua Jokowi berkantor di IKN Nusantara.

Mereka yang diundang di antaranya, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud dan Pj Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun.

Kepada media Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik membeber isi pembahasan bersama 3 kepala daerah Kalimantan Timur.

"Walikota Balikpapan, Walikota Samarinda dan Bupati PPU adalah tamu kedua presiden di IKN Nusantara secara resmi.

Tamu pertamanya tentu OIKN.

Kami diundang mewakili masyarakat Kaltim. Itu bentuk apresiasi presiden," ujar Akmal Malik.

Dalam pertemuan, Akmal menyatakan pada prinsipnya, Kaltim siap memberi dukungan untuk sukses pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 di IKN.

Sesuai jadwal, perayaan kemerdekaan akan dipusatkan di IKN Nusantara dan Istana Negara Jakarta.

"Presiden sangat memahami aspirasi masyarakat dan memohon partisipasi masyarakat Kaltim mendukung pelaksanaan upacara nanti, terutama melalui pemerintah daerah," katanya.

Menurutnya, dukungan dari pemerintah daerah berupa mobilisasi massa karena banyak masyarakat yang ingin mengikuti upacara HUT RI di IKN. Rencana awal, ada 400 masyarakat yang akan diundang di upacara nanti.

Selain itu, Pemprov Kaltim juga akan mengarahkan masyarakat yang menjadi undangan untuk berkumpul di Sumbu Kebangsaan.

Namun, dia mengaku masih menunggu informasi dari sekretariat negara untuk menjaga ketertiban.

"Presiden ingin agar masyarakat juga bisa melihat langsung pelaksanaan upacara nanti.

Termasuk, masyarakat yang ada di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memulai kunjungan kerja di wilayah ibukota nusantara pada Minggu (28/7/2024).

Kunjungan presiden kali ini sekaligus melakukan peresmian Jembatan Pulau Balang serta pengecekan lapangan persiapan pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI yang akan diselenggarakan pada 17 Agustus mendatang.

Jokowi juga membawa sejumlah influencer dan artis tanah air untuk ikut serta melihat secara langsung Istana kepresidenan yang baru di IKN sebelum akhirnya para influencer dan artis tanah air tersebut bertolak duluan ke Jakarta setelah menginap Satu Malam di IKN. 

Baca juga: Warga Sekitar IKN Kaltim Heran Jembatan Belum Rampung Sudah Diresmikan, Kritik Jokowi dan Para Artis

Arahan Hari Pertama Berkantor di IKN 

Pada hari pertama berkantor di Istana Garuda di Ibukota Nusantara mulai Senin (29/7/2024) bersama sejumlah menterinya, Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan penting terkait pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang saat ini tengah berjalan.

Dimana presiden Jokowi menekankan komitmen terhadap keterlibatan masyarakat lokal di Kecamatan Sepaku dan sekitarnya.

Pesan itu disampaikan langsung Jokowi dihadapkan para kepala daerah dan menteri Kabinet Indonesia Maju termasuk kepada 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita Ibukota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimoeljono yang juga turut hadir dalam rapat perdana di Istana Garuda pada Senin pagi.

Basuki mengungkapkan bahwa setidaknya Presiden Jokowi menyampaikan dua poin utama dalam arahan tersebut. Pertama, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak boleh menyingkirkan masyarakat lokal.

"Pembangunan IKN harus melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar," ujar Basuki menirukan pesan Presiden dihadapan para awak media yang hadir di istana Garuda.

Pesan kedua yang disampaikan Jokowi adalah mengenai investasi dan tata kelola pemerintahan.

Presiden menekankan pentingnya menjalankan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya baik, tetapi juga cepat. 

"IKN ini akan menjadi percontohan tata kelola pemerintahan yang baik dan cepat," jelas Basuki.

Baca juga: 4 Kepala Daerah Kaltim Jadi Tamu Resmi Kedua Jokowi Berkantor di IKN Nusantara, Tak Ada Bupati Kukar

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim