PBNU Undang Eks Sekjen PKB, Dosa-Dosa Cak Imin Langsung Dibongkar, Mulai Keuangan Hingga Dewan Syuro

Dihapusnya sebagian besar kewenangan Dewan Syuro ini, diyakini Lukman, menjadi pemicu panasnya hubungan PKB dan PBNU.

Baca juga: Semua Partai Pengusung Anies Ingin Gabung ke Kabinet Prabowo-Gibran, PKB Tegas Minta Jatah Menteri

Tata kelola Keuangan

Menurut Lukman, di bawah Cak Imin, PKB tidak menerapkan transparansi tata kelola keuangan.

Semua terkait tata kelola keuangan, jelas dia, tidak ada keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Bahkan, dalam hal keuangan menyangkut pemilu, baik itu pileg, pilpres, maupun pilkada, PKB sangat tertutup.

"Teman-teman dari PBNU tadi juga mengejar saya seperti apa sih kepemimpinan Cak Imin di DPP itu.

Apa namanya, tata kelola partai itu seperti apa sih," kata Lukman.

"Saya bilang, saya jujur saja katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel.

Keuangan fraksi, keuangan dana pemilu, dana pileg, dana pilpres, sampai sekarang dana pilkada itu tidak transparan dan tidak akuntabel," terangnya.

Baca juga: Tak Cukup Bawa Raffi Ahmad Dkk, Jokowi akan Boyong 500 Relawan Projo Lihat IKN Nusantara dari Dekat

Cak Imin Terlalu Lama Memimpin

Dirinya juga menilai Cak Imin terlalu lama memimpin PKB.

Ia menyoroti waktu kepemimpinan Cak Imin di PKB yang sudah hampir 20 tahun.

"Saya katakan kepada PBNU tadi, kepada tim bahwa Cak Imin ini terlalu lama memimpin.

Sudah 19 tahun, hampir 20 tahun memimpin PKB," ungkap Lukman.

Sebagai informasi, Cak Imin telah memimpin PKB sejak 2005 atau selama 19 tahun.