Pemisahan Kementerian PUPR di Kabinet Prabowo-Gibran, Basuki Hadimuljono: Enggak Masalah

Ia menambahkan, kalau bisa Kementerian Perumahan ini juga turut menangani soal urbanisasi.

"Perluasan dari segi perkotaan juga penting untuk diperhatikan. Jadi, kami usul ini digabung antara properti dan urbanisasi menjadi satu kementerian," pungkas Shinta.

Di sisi lain, pemerintah diminta serius mengatasi persoalan perumahan, di mana sektor tersebut memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Terjawab Kapan Sidang Kabinet Perdana di IKN Nusantara Kaltim, Semua Menteri Jokowi Wajib Hadir?

Saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mana iurannya dipotong dari gaji pekerja sebesar 3 persen, sebesar 0,5 ditanggung pemberi kerja dan 2,5 dibebankan ke pekerja.

Di sisi lain, kabarnya pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk, Theresia Rustandi mengatakan, mengatasi persoalan perumahan perlu dilakukan upaya yang lebih dalam dari pemerintah, agar masyarakat bisa mendapatkan pendanaan untuk memiliki rumah dengan mudah.

"Di negara lain, ada lembaga yang mengatur hal tersebut sehingga bisa mendapatkan dana murah," ujar Theresia ditulis Jumat (31/5/2024).

Menurutnya, adanya pendanaan yang murah maka persoalan backlog pun akan tertangani dan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

"Terpenting ada koordinasi satu pintu dari pemerintah agar dana ini (Tepera) tidak tersebar di mana-mana, dana ini menyatu agar bisa digunakan untuk perumahan rakyat," tuturnya.

Terkait wacana pembentukan Kementerian Perumahan, Theresia menyambut positif karena industri rumah tidak mudah dan kompleks.

Namun, sektor properti memiliki dampak multiplier effect terhadap 185 subsektor turunannya.

Selain itu, sektor perumahan juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, menggunakan banyak produk lokal dan melibatkan banyak pihak sehingga diharapkan akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dampak yang diberikan industri properti punya dampak yang besar. Ekosistem ini harusnya diatur lebih fokus bagi pemerintahan yang baru, kalau fokus kontribusi properti ini bisa jauh lebih besar untuk perekonomian Indonesia," tuturnya.

Baca juga: Kapan Presiden-Wapres 2024-2029 Dilantik? Ini Jadwal dan Prediksi Kabinet Prabowo-Gibran

Di sisi lain, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), PT Intiland Development Tbk (DILD) merestui perubahan jajaran pengurus perseroan.

Theresia mengatakan, pemegang saham telah menerima pengunduran diri Moedjianto Soesilo Tjahjono dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan dan Ping Handayani Hanli dari jabatannya selaku Direktur Perseroan.