Pemprov Ajukan Undangan bagi 400 Tokoh Kaltim untuk Upacara HUT RI di IKN, Tunggu Verifikasi Setpres

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Untuk pelaksanaan Upacara HUT RI 17 Agustus 2024 di IKN Kaltim, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur telah mengajukan 400 undangan.

Pemprov mengajukan 400 undangan ini ditujukan untuk tokoh masyarakat di Kalimantan Timur demi mengikuti Upacara HUT RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kaltim ini 

Saat ini, undangan Upacara HUT RI bagi tokoh masyarakat menunggu verifikasi dari Sekretariat Presiden (Setpres). 

Persiapan upacara HUT RI di IKN Kaltim masih terus dilakukan, salah satunya terkait dengan undangan bagi tokoh-tokoh Kalimantan Timur, baik tokoh adat, pemuka agama, tokoh pemuda hingga tokoh perempuan 

Baca juga: Gladi Bersih Upacara HUT RI di IKN Kaltim, Jokowi Bakal Tiba Sejak 14 Agustus

Baca juga: Pembatasan Lalu Lintas di KIPP IKN Kaltim Dimulai H-3 Upacara HUT RI, 2 Rute yang akan Dilewati Tamu

Baca juga: Terjawab Total Kebutuhan Listrik Upacara HUT Kemerdekaan di IKN Nusantara Kaltim

Pemprov Kaltim melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sendiri mengajukan 400 tokoh masyarakat di Kabupaten/Kota kepada Sekretariat Presiden (Setpres).

Sekretaris Badan Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan mengungkapkan ada 400 nama tokoh masyarakat yang diundang dan telah diajukan. 

"Undangan sebanyak 400 orang ini ditujukan kepada tokoh adat, pemuka agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan yang mewakili keberagaman masyarakat Kaltim," ujarnya, Selasa (6/8/2024).

Mekanismenya sendiri, dari Setpres bakal dilakukan terlebih dahulu verifikasi, sebelum nantinya akan dikeluarkan daftar undangan beserta kartu tanda pengenal.

Sebelum nantinya undangan diserahkan kepada para tokoh.

"Nanti setelah dibuat dan disalurkan oleh Setpres, baru kami akan sebarkan undangannya kepada para tokoh yang terpilih melalui Badan Kesbangpol masing-masing Kabupaten/Kota," terang Firdaus.

Sejumlah tokoh masyarakat yang diundang, kuota terbesar berasal dari Penajam Paser Utara, Balikpapan, Samarinda.

Serta Kutai Kartanegara, yang merupakan daerah yang juga masuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Mobilitas para undangan, Pemprov Kaltim juga memfasilitasi transportasi dan akomodasi.

Mengantisipasi potensi konflik sosial yang mungkin terjadi karena adanya kepadatan menjelang HUT RI.

Baca juga: Ingin Ikut Upacara HUT ke-79 RI di IKN Nusantara dan Istana Negara Jakarta? Ini Caranya

Pihaknya juga berkoordinasi dengan Polda, TNI dan juga Dinas Perhubungan.