Kabar Internasional Terkini

Ricuh akibat Demonstrasi Kontroversi Kuota Pekerja, PM Bangladesh Mengundurkan Diri dari Jabatan

Ricuh akibat demonstrasi yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa karena kontroversi kuota pekerja pemerintah, perdana menteri Bangladesh undur diri.

Penulis: Tribun Kaltim | Editor: Dzakkyah Putri
APNews
DEMO BANGLADESH - Ricuh akibat demonstrasi yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa karena kontroversi kuota pekerja pemerintah, perdana menteri Bangladesh undur diri. 

TRIBUNKALTIM.CO - Ricuh akibat demonstrasi yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa karena kontroversi kuota pekerja pemerintah, perdana menteri Bangladesh mengundurkan diri.

Perdana menteri Bangladesh telah mengundurkan diri dan meninggalkan negara hal ini menandai berakhirnya 15 tahun kekuasaannya setelah protes demonstrasi masyarakat.

Kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya, akibatnya menyebabkan hampir 300 orang tewas dalam demonstrasi tersebut.

PM Bangladesh tersebut Hasina mengundurkan diri dari jabatannya dan pergi ke tujuan yang tidak diketahui pada hari Senin (5/8/24) ketika ribuan pengunjuk rasa menyerbu kediaman resminya.

Melansir dari Independent, Bangladesh negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, telah gelisah selama berminggu-minggu di tengah protes demonstrasi yang terjadi.

Hal tersebut disebabkan oleh peraturan pemerintah mengenai sistem kuota yang kontroversial untuk pekerjaan pemerintah.

Sistem tersebut menjamin sejumlah peran bagi keturunan pejuang dalam perang kemerdekaan Bangladesh yang dipandang sebagai tindakan untuk menenangkan basis politik Hasina, atau menguntungkan pihak terkait.

Gelombang protes dimulai selama akhir pekan ketika orang-orang menuntut pengunduran diri Hasina, dan sedikitnya 95 orang tewas di seluruh negeri pada Minggu (4/8/2024).

Akibatnya, ratusan orang terluka saat polisi dan pengunjuk rasa menggunakan peluru tajam.

Penyebab Konflik Terjadi

Inti dari protes mahasiswa yang dimulai pada akhir Juni adalah tuntutan untuk menghapuskan sistem kuota yang memberikan hingga 30 persen pekerjaan pemerintah untuk keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971 melawan Pakistan.

Protes tersebut dimulai akhir bulan lalu tetapi ketegangan meningkat ketika mahasiswa di Universitas Dhaka , universitas terbesar di negara itu, bentrok dengan polisi dan protes balasan memperburuk situasi.

Para pelajar menduga aksi protes itu berlangsung damai hingga sayap mahasiswa dari partai Liga Awami yang berkuasa, pimpinan Hasina, menyerang mereka.

"Kami melakukan protes dengan damai hingga kami diserang oleh para preman. Merupakan hak kami untuk terus melakukan protes, hal ini tertanam dalam sejarah negara ini dan kami akan terus melakukannya demi hak kami," kata seorang mahasiswa Universitas Dhaka, berdasarkan interview yang dilakukan Independent.

Para pengunjuk rasa berpendapat bahwa sistem kuota bersifat diskriminatif dan menguntungkan para pendukung Hasina yang partai politiknya memimpin gerakan kemerdekaan.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved