Biaya Perawatan Mandiri Tembus Rp 20 Juta, Pasien RSUD Dr. H. Jusuf SK Tarakan Tunda Kemoterapi

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN – Pasien kanker yang tengah menjalani kemoterapi di RSUD dr.H.Jusuf SK mengeluhkan layanan kemoterapi untuk diagonis Lhymphoma.

Saat ini layanan tersebut tak lagi ditanggung BPJS Kesehatan. Bahkan agar dia tetap sehat mau tak mau dia membayar secara mandiri.

Informasi dihimpun berdasarkan surat edaran BPJS Kesehatan Nomor 1290/VIII-03/0724 perihal tindak lanjut pelayanan kemoterapi, BPJS Kesehatan menunggu konfirmasi komitmen layanan kemoterapi RSUD dr.H.Jusuf SK terkait ketersediaan dokter penanggung jawab yang purna waktu.

Nugraha Putra salah seorang pasien yang harus melaksanakan kemoterapi di tanggal 25 Juli. Akibat terkendala biaya terpaksa dia menunda sementara kemoterapi kedua.

Baca juga: Dishub Tunggu Kepastian dari ASDP, Ferry Rute Malinau-Tarakan Segera Terealisasi

Awal pertama kali baru tahu memiliki gejala penyakit itu berawal dari benjolan kecil muncul di leher bulan November 2023. Lalu dia berobat ke salah satu dokter umum di Kampung Bugis.

Saat itu dokter mendiagnosis radang tenggorokan. Karena belum ada perubahan, dia beralih ke dokter spesialis THT. Dokter itu menyarankan untuk dilakukan CT scan ke Pertamedika.

“Namun belum sempat ke sana. Kemudian karena ada agenda ke Berau Tanjung Redeb. Akhirnya saya di Tanjung Redeb saya coba berobat di sana dan CT scan di RS Tanjung Redeb dan hasilnya belum ada jawaban saat itu. Saya disarankan untuk biopsi atau bedah. Tapi setelah lebaran,” ujarnya.

Saat kembali ke Tarakan memutuskan biopsy Maret 2024. Menurut diagnosis dokter itu tumor colli dan disarankan agar segera dibedah. Lalu, pada 28 Mei 2024 hasilnya didiagnosis kanker disebut Lymphoma.

“Belum disebutkan stadiumnya. Saya disarankan pemeriksaan lab kedua dan hasilnya kanker ganas atau Lymphoma Colli bahasa medisnya stadium satu.

Dan setelah pemeriksaan lagi, tanggal 25 Juni 2024 saya melakukan kemoterapi pertama. Itu cukup sakit dan saya syok. Karena dimana-mana informasinya masuk kemoterapi ketiga rontok tapi ini kemoterapi pertama sudah rontok di minggu kedua,” akunya.

Yang semakin membuat ia berat menerima kondisi bahwa dia mendapat informasi dalam grup yang di dalamnya semua adalah pasien kemoterapi.

Bahwa informasi yang disebarkan dalam grup untuk kemoterapi di RSUD dr.H.Jusuf SK tidak dapat lagi menggunakan BPJS. Sebab, dokter onkologi dan hematologi tidak lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Kabar ini cukup membuat kaget karena ada pemutusan sepihak. Lantas dia mencoba berkonsultasi dengan pihak rumah sakit. Oleh pihak rumah sakit disarankan membuat surat pengaduan dan itu tidak dilakukannya karena menurutnya tidak akan ditanggapi.

“Saya coba berkomunikasi dengan Plt Direktur RSUD Pak Dokter Budi by chat, dibenarkan pihaknya memang ada pemutusan sepihak dari BPJS.

Saya sendiri keberatan adanya pemutusan ini, ini sangat merugikan bagi kami pasien. Kenapa dadakan dan tidak ada sosialisasi sebelumnya. Sedangkan saya di tanggal 25 Juli 2024 itu sudah harus kemoterapi yang kedua,” ujar pria kelahiran Tarakan 27 Januari 1975 ini.

Sampai saat ini ia belum melakukan kemoterapi kedua. Padahal keterangan dari dokter onkologi, jika kemoterapi terputus maka harus mulai dari nol lagi mulai dari kemoterapi pertama.

“Kasihan teman-teman yang sudah kemoterapi keenam atau ketujuh kalinya harus kembali ke kemo pertama cukup menyakitkan. Kemoterapi itu pascanya sangat tidak enak bagi yang sudah merasakan.

Saya harap pihak pemerintah termasuk Pemprov Kaltara cepat tanggapi hal ini karena ini menyangkut nyawa seseorang. Jangan sampai karena pemutusan sepihak BPJS ini ada lagi korban,” ujarnya.

Karena satu rekannya, Pak Joko yang juga pasien kemoterapi sudah lebih duluan meninggal dunia dan belum sempat kemoterapi. Dia tak menampik, kematian seseorang menjadi takdir Tuhan namun ada istilah upaya sebagai manusia atau ikhtiar. (*)