Samarinda Raih 10 Besar Nasional LPPD, Walikota Andi Harun Minta Perketat Evaluasi Kinerja OPD

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan, termasuk juga Pemerintah Kota Samarinda untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara berkala.

Pemkot Samarinda mampu meraih prestasi membanggakan dengan masuk dalam 10 besar nasional untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). 

"Bahkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kota Samarinda mencapai 88 persen," ungkap Walikota Samarinda Andi Harun dalam acara Penganugerahan Satyalancana Karya Satya XXX, XX, X di Fugo Hotel Samarinda, Kamis (15/8).

Diketahui, standar penilaian AKIP yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menempatkan predikat memuaskan dengan nilai 80 hingga 90. 

Namun berdasarkan data yang diperoleh TribunKaltim, mayoritas OPD di Samarinda meraih nilai rata-rata 60 hingga 70, namun ada pula yang berada di bawah 50. Hal ini pun diakui Wali Kota Andi Harun.

Baca juga: Walikota Andi Harun Beri 145 ASN Satyalancana Karya Satya, Berpesan Hilangkan Fitnah Buruk Sangka

Baca juga: Loa Janan Samarinda akan Ada Cold Storage, Andi Harun Berani Jamin Ketersediaan Pangan

"Memang masih ada yang 50-an. Tapi 40 OPD semua sudah bagus, rata-rata masih di atas 70-an," ujarnya.

Andi Harun mengungkapkan bahwa hal ini memang sudah menjadi perhatiannya. Bahkan belakangan ini dirinya mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan evaluasi terhadap kinerja para OPD. 

"Bahkan dua hari belakangan saya konsentrasi soal AKIP. Mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi yang sesuai dengan apa yang tertuang dalam AKIP," sebut Andi Harun.

Di samping itu, orang nomor satu di Samarinda ini pun memastikan bahwa evaluasi terhadap setiap OPD akan terus dilakukan.

Mengingat, Samarinda juga sudah mengantongi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepuluh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Sehingga untuk mempertahankannya, evaluasi kinerja OPD melalui AKIP akan terus menjadi perhatian utama.

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Pastikan Pembangunan Terowongan Tetap Berjalan

"Dan pada akhirnya nanti akan baik. Tapi memang kalau saya ini kan maunya yang terbaik, yang teratas. Tidak hanya menembus angka standar, tapi di atas standar," pungkasnya. (*)