Pengamat Ekonomi Unmul Sebut Dampak IKN tak Sampai ke Kabupaten/Kota

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat semua mata kini tertuju ke Provinsi Kalimantan Timur, melihat secara langsung pembangunannya termasuk dampak atau efek yang timbul adanya penetapan ibu kota baru Indonesia ini.

Kemerdekaan tahun 2024 juga menjadi sejarah ketika upacara detik–detik proklamasi diselenggarakan di IKN.

Namun demikian, Sorotan tajam terkait dampak ekonomi terhadap pembangunan IKN diamati oleh Pengamat Ekonomi Kaltim dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo.

Pria yang juga dosen Fakultas Ekonomi (FE) Unmul tersebut mengungkapkan, bicara IKN dengan Kaltim, sering ia bilang daerah penyangga IKN bukan saja Balikpapan dan PPU atau Samarinda dan Kukar. 

Tetapi 10 Kabupaten/Kota lainnya, yang seharusnya dampaknya kalau tidak merata paling tidak kecipratan, apalagi Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

“Nah hari ini yang agak berdampak menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di sektor konstruksi, karena masifnya pembangunan. Coba saja pemerintah yang sekarang sedang menggelar upacara HUT RI dan sidang kabinet, bisa juga menggelar rapat-rapat di Mahulu agar mengetahui kekurangan disana, atau di Kabupaten atau Kota lainnya," tegasnya.

Baca juga: 10 Potret Keseruan di Balik Layar Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN Nusantara, Kaltim

Baca juga: Absen Upacara HUT ke-79 di IKN, Walikota Rahmad Masud: Wujudkan Kebersamaan dengan Warga Balikpapan

Perekonomian Provinsi Kaltim terkini, BPS mencatat pertumbuhan sebesar 5,85 persen pada Kuartal II/2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Melihat dari struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kuartal II/2024, sektor pertambangan dan penggalian 38,68 % masih tertinggi.

Disusul sektor industri pengolahan 17,98 % , sektor konstruksi 11,66 % .

Kemudian pertanian, kehutanan dan perikanan 8,52 persen, serta terakhir perdagangan 6,93 % .

Melihat data tersebut, Purwadi mengatakan artinya Kaltim sendiri masih mengandalkan sektor Sumber Daya Alam (SDA), dan terjadi semua di Kabupaten/Kota.

Bahkan sudah berlangsung sejak dulu, dan tidak banyak berubah.

Mungkin justru pesta sumber daya ini lebih masif karena bukan bicara yang legal saja, tetapi ilegal juga didepan mata, dimana banyak Kabupaten/Kota masih mengandalkan batu bara.

“Harusnya dampak ini, paling tidak dirasakan 10 Kabupaten/Kota, seperti sektor konstruksi adanya IKN, belum tampak signifikan di PPU, kebanyakan di Balikpapan,” tegasnya.

Mantan Gubernur sebelumnya Awang Faroek Ishak pernah mencanangkan 3 (trilogi) pondasi dalam transformasi ekonomi, Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur dan pertanian dalam arti luas seperti kedaulatan pangan hingga kemaritiman, kalau sawit saya kurang setuju karena kapitalis, mirip dengan batu bara.

Meski banyak efek negatif, namun mantan Gubernur Kaltim 2 periode ini disebut Purwadi punya program yang mencanangkan gambaran masa depan Bumi Etam, sehingga ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan penggalian tak hanya jadi andalan.

“Sehingga trilogi ini dapat diteruskan (kepala daerah selanjutnya), meski ada juga kekurangannya beliau. Tetapi sering saya bilang, IKN jika berdampak pada Kaltim, seharusnya ditanya dulu, yang tumbuh siapa dulu? PDRB itu mengabaikan siapa yang punya. Menghitung suatu wilayah, tetapi tidak memperhatikan siapa yang punya (usaha) dan berproduksi di Kaltim, ini banyak kepunyaaan orang luar Kaltim,” ungkapnya.

“Jika konstruksi naik, siapa pun tahu bahwa itu akan naik, berdampak ke ekonomi, tetapi gedung–gedung disana logistiknya darimana, pekerjanya dari mana? Aturan rencana dibentuknya Perda yang 20 persen pekerja lokal apakah sudah diterapkan atau disahkan? Perlu kita kawal karena sampai sekarang belum ada kejelasan. Pekerja IKN harus memiliki sertifikasi, SDM kita apakah telah dipersiapkan,” sambung Purwadi.

Baca juga: Sosok Sunnu Wahyudi, Paskibraka 2024 yang Bertugas Menurunkan Bendera di IKN Asal Sangatta Utara

Lebih lanjut kata Purwadi, penelitian dampak IKN ke Kaltim dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang bisa dipertanggungjawabkan juga terlihat belum melompat jauh.

Efek ekonomi hanya satu atau dua persen bagi Kaltim, artinya banyak yang harus dilakukan Pemprov Kaltim untuk bersiap. 

Apa yang mau ditawarkan kepada IKN, saat ini Kaltim juga masih bergantung di sektor SDA.

Pasar dunia energi memang sedang bagus bagi negara eksportir energi seperti Indonesia. 

Maka, Kaltim pun bisa menyumbangkan ratusan triliun untuk negara dan industri eksploratifnya. 

Namun, pemindahan IKN tak menggaransi ada pemindahan pusat bisnis ke Kaltim. Hanya dipastikan pusat pemerintahannya yang pindah. 

“Sedangkan, saat ini saja, pusat perusahaan tambang yang ada di Kaltim kebanyakan berada di Jakarta. Memindahkan pusat bisnis itu yang susah. Kalau di Jakarta market-nya sudah besar, jika di Kaltim masih sedikit,” tukasnya. 

Maka dari itu, pemerintah harus segera merealisasikan persiapan mereka dan memastikan masyarakat Kaltim benar-benar siap dan betulan mendapat manfaat pemindahan ibu kota negara, bukan sekedar dampak negatifnya saja.

Semestinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD Kabupaten/Kota di Kaltim juga mendapat impact dan tidak bergantung pada dana bagi hasil (DBH), baik migas dan pendapatan lainnya.

“Membangun IKN terlihat sendiri, tidak berbarengan dengan membangun Kaltim. Kita bisa maklum jika negara kekurangan dana, idealnya jika IKN megah, Kaltim juga harusnya sama. Akselerasi di Kabupaten/Kota maupun Provinsi terhambat nampaknya, IKN yang sangat kencang. Ibarat mobil, daerah lain masih nge-gas, bahkan seperti kehabisan BBM dan masih mengantri untuk mendapat pasokan,” kata Purwadi.

Belum lagi terkait ebutuhan dasar seperti makanan, air dan barang–barang yang diperlukan para pekerja di IKN, yang faktanya belum terpenuhi dengan baik.

Purwadi ingin, tentunya pembangunan IKN harus selaras dengan daerah lainnya seperti PPU atau Balikpapan yang sampai saat ini masih kekurangan dalam pelayanan air bersih.

“Sebagai kota penyangga, dua daerah ini tentu belum berpengaruh banyak,” tandasnya. (*)