4 Fakta Reshuffle Kabinet Jokowi, Momen Bahlil-Airlangga Cipika Cipiki hingga Respons Santai PDIP

Supratman Andi Agtas juga mengaku sudah mengajukan surat pengunduran diri dari anggota DPR, sebelum dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) menggantikan Yasonna Laoly.

Supratman menyebut surat pengunduran dirinya sebagai anggota dewan tinggal menunggu tanda tangan dari pimpinan DPR RI.

Rombak kabinet

Perombakan kabinet kali ini, Jokowi mencopot kader PDI Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly.

Dia digantikan politisi Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas. Jokowi juga mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arfin Tasrif.

Dia digantikan Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan juga santer dikabarkana menjadi calon kuat Ketua Umum Golkar.

Sementara posisi Kepala BKPM/ Menteri Investasi dijabat Rosan Roeslani.

Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Lalu, Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai badan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

PDIP Angkat Bicara

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah memastikan partainya akan tetap mengawal Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga berakhir.

Hal ini merespons keputusan Presiden Jokowi mencopot kader PDIP Yasonna Laoly dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Arifin Tasrif dari Menteri ESDM.

Said mengatakan, Indonesia menganut sistem presidensial. Artinya, presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri.

"Itu hak prerogatif yang diberikan konstitusi kepada presiden," kata Said, Senin (19/8).

Karenanya, Said menyebut bahwa PDIP menghormati keputusan Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Menurutnya, semua kader PDIP yang menjabat sebagai menteri telah diwakafkan untuk kebaikan sebesar-besarnya bagi optimalnya jalannya pemerintahan.

"Jadi kalau Presiden Jokowi memandang perlu ada evaluasi atau kebutuhan lainnya, sehingga sejumlah kader PDIP diberhentikan, ya kita hormati itu," ujar Said.

Sebab, mekanisme tata negara Indonesia memang demikian.