4 Fakta Reshuffle Kabinet Jokowi, Momen Bahlil-Airlangga Cipika Cipiki hingga Respons Santai PDIP

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi ) melantik menteri, wakil menteri, dan Kepala Lembaga di Istana Negara, Jakarta, Senin, (19/8).

Salah satu yang dilantik yakni Bahlil Lahadalia, yang dipercaya menjadi Menteri ESDM, sebelumnya ia menjabat Menteri Investasi.

Ada yang menarik usai pelantikan tersebut.

Di antaranya yakni saat Bahlil mendapatkan ucapan selamat dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menghadiri pelantikan tersebut.

Baca juga: Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran dari Stafsus Jokowi, Reshuffle Bagian dari Program yang Berkelanjutan

Untuk diketahui keduanya diisukan berseberangan karena masalah partai.

Bahlil digadang gadang akan menjadi calon kuat Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga yang tiba-tiba mundur.

Pantauan Tribun, Airlangga menyalami Bahlil setelah Menko PMK.

Airlangga mendapatkan hormat terlebih dahulu dari Bahlil sebelum bersalaman, yang kemudian dibalas hormat lagi oleh Airlangga.

Keduanya bersalaman lalu cipika-cipiki. Airlangga dan Bahlil tampak berkomentar singkat sambil bersalaman.

Peristiwa salaman antara Airlangga dan Bahlil menjadi sorotan sejumlah pejabat, salah satunya Mensesneg Pratikno yang menunggu giliran bersalaman dengan Bahlil.

Ia tersenyum melihat Airlangga dan Bahlil bersalaman.

Sementara itu Ketua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan, tampak dingin saat bersalaman dengan Bahlil.

Ia hanya bersalaman singkat tanpa cipika-cipiki.

Baca juga: Reshuffle Kabinet! Daftar Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan Lembaga yang Resmi Dilantik Jokowi

Yasona Dicopot

Pelantikan ini merupakan hasil perombakan kabinet oleh Jokowi.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju.

Jokowi mencopot kader PDI Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly. Di detik-detik pencopopotannya sebagai Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly sempat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Pengayoman ke-79 pada Senin (19/8) pagi.

"Saya sampaikan, ini hari terakhir saya sebagai inspektur upacara," kata Yasonna saat memberikan pidatonya di kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kuningan, Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan itu, Yasonna menyampaikan bahwa sehari sebelum acara peringatan Hari Pengayoman ini, dia sempat menemui Presiden Jokowi untuk meminta restu memimpin upacara untuk terakhir kalinya.

Ia mengungkapkan bahwa presiden menyambut baik permintaan itu.

"Kemarin saya laporkan kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden, besok hari Pengayoman ke-79, jam 08.00 kita kumpul. Pelantikan jam 09.30, itu kesempatan saya masih memimpin Upacara. 'Oh, jalan saja Pak Menteri, jalan saja'," tutur Yasonna menirukan ucapan Jokowi.

Dia juga mengatakan, bahwa tidak mempermasalahkan jika harus digantikan oleh Supratman Andi Agtas.

"Tidak ada kesedihan, tertawa saja. Karena hidup harus disikapi dengan hati yang riang. Jabatan adalah amanah," jelas Yasonna.

Baca juga: Riwayat Reshuffle Kabinet Jokowi, Hari Ini Bakal Rombak Menteri Lagi demi Transisi Kabinet Prabowo

Dihubungi Subuh

Sementara itu, Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas, mengaku baru dihubungi oleh pihak Istana, untuk dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pada Senin (19/8) pukul 04.00 WIB.

Hal itu diungkapkannya saat ditanya sejak kapan mengetahui pasti akan dilantik sebagai Menkumham.

"Kepastiannya, saya ndak pernah (tahu), dengar cerita-ceritanya sudah lama. Tapi kepastiannya, baru tadi subuh. Bayangkan, subuh jam 4 baru saya tahu akan dilantik hari ini (kemarin, red)," imbuh dia.

Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengatakan, selama ini baru mengetahui isu dirinya akan menjadi menteri dari pemberitaan media massa.

Berdasarkan pemberitaan media, dia mengetahui dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Supratman merasa yakin dengan waktu sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang hanya dua bulan, dirinya akan menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah Kemenkumham.

Terutama soal pembahasan Undang-Undang yang menjadi fokus dari pemerintah dan DPR.

"Masih banyak tugas-tugas yang ditugaskan Kementerian Hukum dan HAM, terutama di pembahasan Undang-Undang. kemudian masih banyak harmonisasi yang kita lakukan, juga terkait dengan administrasi hukum di Dirjen AHU," ucapnya.

Baca juga: PDIP Disarankan Usung Hendi daripada Andika Perkasa di Pilkada Jateng, Pengamat: Lebih Mumpuni

Supratman Andi Agtas juga mengaku sudah mengajukan surat pengunduran diri dari anggota DPR, sebelum dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) menggantikan Yasonna Laoly.

Supratman menyebut surat pengunduran dirinya sebagai anggota dewan tinggal menunggu tanda tangan dari pimpinan DPR RI.

Rombak kabinet

Perombakan kabinet kali ini, Jokowi mencopot kader PDI Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly.

Dia digantikan politisi Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas. Jokowi juga mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arfin Tasrif.

Dia digantikan Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan juga santer dikabarkana menjadi calon kuat Ketua Umum Golkar.

Sementara posisi Kepala BKPM/ Menteri Investasi dijabat Rosan Roeslani.

Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Lalu, Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai badan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

PDIP Angkat Bicara

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah memastikan partainya akan tetap mengawal Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga berakhir.

Hal ini merespons keputusan Presiden Jokowi mencopot kader PDIP Yasonna Laoly dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Arifin Tasrif dari Menteri ESDM.

Said mengatakan, Indonesia menganut sistem presidensial. Artinya, presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri.

"Itu hak prerogatif yang diberikan konstitusi kepada presiden," kata Said, Senin (19/8).

Karenanya, Said menyebut bahwa PDIP menghormati keputusan Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Menurutnya, semua kader PDIP yang menjabat sebagai menteri telah diwakafkan untuk kebaikan sebesar-besarnya bagi optimalnya jalannya pemerintahan.

"Jadi kalau Presiden Jokowi memandang perlu ada evaluasi atau kebutuhan lainnya, sehingga sejumlah kader PDIP diberhentikan, ya kita hormati itu," ujar Said.

Sebab, mekanisme tata negara Indonesia memang demikian.

"Apalagi kami akan mengawal pemerintahan ini sampai berakhir di bulan Oktober sesuai amanat Kongres dan ini kami junjung tinggi keputusan Kongres tersebut karena bagian dari ketaatan kepada konstitusi kami," ucap Said.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menuturkan, PDIP lebih fokus memikirkan tentang pemenangan Pilkada serentak 2024.

Sebab, Pilkada serentak memiliki makna penting sebagai bentuk pengabdian kader kader PDIP untuk mendapatkan kepercayaan rakyat.

"Sebab jalannya pemerintahan di daerah akan berdampak maju mundurnya daerah. Apalagi Pilkada-nya serentak, sehingga kami harus memikirkan strategi yang terbaik untuk menyukseskan calon calon yang kami usung dan dukung," tuturnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim