Tanggapan Pengamat Sosial Politik Unmul Saipul Bahtiar Terkait Pembangunan IKN setelah HUT RI ke-79

“Posisi sekarang kalau dari hierarki kepemimpinan, dari kekuasaan Pak Prabowo dibawah Pak Jokowi, sebagai Menteri. Tentu proses masih berlaku sekarang, tetapi pasca Oktober 2024 nanti setelah pelantikan, bisa saja ada keputusan lain Presiden terpilih (karena pembangunan IKN berjalan, maka tidak ada apel). Perlu dikejar soal perpindahan permanen dari Jakarta ke IKN, belum ada yang pasti baik Presiden sekarang maupun Presiden berikutnya. Mestinya ada kepastian, bukan sebagai tempat apel saja dan bukan seremonial saja,” kata Saipul.

Tentunya ini juga berdampak pada masyarakat yang akan pindah ke sekitar kawasan IKN. 

Pastinya sekarang, proses pembangunan IKN sudah terjadi lonjakan penduduk di kawasan sekitaranya.

Migrasi dari provinsi lain, atau negara lain karena ada pemenuhan pekerja teknisi yang dilibatkan berdomisili di IKN, kalau melihat dari sisi wilayah penyangga, Kota Balikpapan paling terasa.

Baik sebagai titik proses keluar masuknya penduduk luar Kaltim, melalui bandara maupun pelabuhan, kini menjadi sebagai transit terdekat ke IKN.

Tapi dalam beberapa hal, perpindahan ini masih bersifat sementara, mungkin akan berlanjut pembangunannya.

Migrasi sementara yang terjadi di Kaltim, khususnya IKN ini, juga melihat para pekerja yang sudah bermigrasi juga akan kembali ke wilayah masing–masing, setelah proyek atau pembangunan ini selesai.

Saipul melihat saat ini masih bentuknya temporer, tidak permanen.

Akan menjadi permanen ketika benar–benar IKN berpindah di Kaltim, bukan untuk seremonial seperti yang akan dilakukan 17-an.

Mengenai perpindahan, dari berbagai aspek, proses asimilasi budaya, pembauran budaya dari luar ke dalam, biasanya akan secara mulus berjalan, bisa juga ada riak dengan penduduk sekitar IKN.

Hal ini juga disebut Saipul perlu ada mitigasi jika memang benar ada perpindahan atau migrasi besar–besaran.

“Kaltim agak berbeda dengan Jakarta, secara sosial, tercatat memang dalam masa penjajahan menjadi daerah yang dihimpun untuk pusat pemerintahan di zaman Belanda. 

Meski dalam sejarah, kerajaan Kutai juga memiliki hubungan dengan negara luar.

“Proses pemenuhan di IKN yang muncul konsepnya terkini yaitu memenuhi kebutuhan orang–orang yang akan tinggal di IKN dari sisi pemerintahan, belum melihat aspek lain, bisa jadi diluar aspek pemerintahan tersebar ke wilayah penyangga lainnya,” tandas Saipul.(*)