Dapat Anggaran Rp 21,2 Triliun di 2025, Kemenkumham Fokus pada Empat Program
Sumbernya rupiah murni sebesar Rp 17.883 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP, sebesar Rp 3.319 triliun.
Penulis: Renata Andini Pengesti | Editor: Budi Susilo
TANJUNG REDEB, TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, memaparkan bahwa pagu anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di tahun 2025 sebesar Rp21.203.053.318.000.
Dengan pagu tersebur, dia menyebutkan, Kemenkumham fokus pada empat program.
Pagu anggaran Kemenkumham sama dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan.
"Sumbernya rupiah murni sebesar Rp 17.883 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP, sebesar Rp 3.319 triliun,” kata Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (4/9/2024).
Baca juga: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Tegaskan Kemenkumham dan Jajarannya Siap Sukseskan IKN
Supratman menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan pada empat program Kemenkumham, yaitu penegakan dan pelayanan hukum, pembentukan regulasi, pemajuan dan penegakan HAM, serta dukungan manajemen.
Selain itu, anggaran tersebut turut diberdayakan oleh Kemenkumham untuk mendukung prioritas nasional 2025.
Disepakati anggaran prioritas nasional tahun anggaran 2025 yang didukung oleh Kemenkumham sebesar Rp94.930 miliar.
"Dengan total 23 output, yang dimandatkan kepada sembilan Unit Eselon I,” jelasnya.
Supratman menerangkan bahwa Kemenkumham menargetkan PNBP tahun depan sebesar Rp8.341 triliun.
Kemenkumham akan mengambil sejumlah kebijakan PNBP untuk mencapai target ini, di antaranya penataan regulasi jenis dan tarif PNBP, juga peningkatan inovasi layanan berbasis elektronik.
Dalam raker ini, Kemenkumham juga menyampaikan sejumlah kegiatan strategis tahun 2025 dari berbagai bidang layanan yang ada.
Misalnya di bidang imigrasi, Kemenkumham akan melanjutkan kebijakan golden visa dan pengembangan aplikasi teknologi informasi.
Ada pula kegiatan-kegiatan strategis di bidang kekayaan intelektual, pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia (HAM), Administrasi Hukum Umum (AHU), perundang-undangan, pembinaan hukum, hingga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kegiatan strategis Ditjen Kekayaan Intelektual (KI) yaitu implementasi akademi kekayaan intelektual, tahun tematik desain industri, dan program patent examiners go to industries,” jelas Supratman.
Sebelumnya, Kemenkumham mengusulkan anggaran 2025 sebesar Rp26.9 triliun.
Kemudian Kementerian Keuangan dan Bappenas mengeluarkan pagu indikatif Kemenkumham senilai Rp21.2 triliun.
Supratman menyampaikan bahwa Kemenkumham tidak mengajukan penambahan pagu anggaran lagi, namun akan mengoptimalkan anggaran yang ada.
Namun jika dibandingkan dengan tahun 2024, maka pagu anggaran Kemenkumham tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.575 triliun. (*)
5 Daerah dengan Jumlah Murid SMK Terbanyak di Kalimantan Timur Tahun 2024-2025 |
![]() |
---|
5 Daerah Paling Luas di Kalimantan Timur dan Jumlah Pulaunya, Kutai Timur Nomor 1! |
![]() |
---|
Antisipasi Karhutla di Balikpapan, Polresta Patroli pada Lahan Kosong dan Rumah Penduduk |
![]() |
---|
Prakiraan Cuaca Kalimantan Timur Minggu 3 Agustus 2025: Sebagian Wilayah Hujan Ringan |
![]() |
---|
Akademisi Unmul Samarinda Nilai Fenomena Bendera One Piece Simbol Kritik Masyarakat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.