Pemkot Bontang Pertahankan Kartu Bontang Pintar, Skema Bantuan Disesuaikan Kemampuan Anggaran 2026

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG — Pemerintah Kota Bontang memastikan program bantuan pendidikan Kartu Bontang Pintar (KBP) tetap dipertahankan pada tahun anggaran 2026. 

Pemkot memilih mempertahankan program tersebut dengan menyesuaikan nilai bantuannya, ditengah tekanan fiskal daerah dampak dari proyeksi turunnya transfer dana dari pemerintah pusat.

Walikota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan kebijakan ini diambil setelah perhitungan ulang kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, keberlanjutan program lebih penting dibanding mempertahankan nominal bantuan yang tidak dapat lagi ditopang anggaran tahun depan.

“Kemampuan kita hanya mampu Rp300.000. Yang penting programnya tidak hilang,” ujar Neni saat dihubungi, Rabu (19/11/2025).

Baca juga: Kartu Bontang Pintar Segera Bergulir 2026, Disdik Siapkan Data 29 Ribu Penerima

Pada 2026, Bontang diproyeksikan mengalami penurunan alokasi dana transfer hingga menyebabkan defisit anggaran. 

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah menata ulang sejumlah program prioritas, termasuk bantuan pendidikan.

Usulan awal anggaran KBP sebesar Rp29,6 miliar, namun setelah penyesuaian fiskal hanya dapat dialokasikan Rp8,8 miliar. 

Penurunan tersebut berdampak langsung pada skema bantuan dari rencana Rp1 juta menjadi Rp300 ribu per siswa.

Meski begitu, Neni menegaskan bahwa nilai tersebut masih berada di atas bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah pusat yang senilai Rp250 ribu. 

Ini menjadi alasan Pemkot tetap optimistis manfaat KBP akan tetap terasa bagi keluarga yang membutuhkan.

Neni menilai KBP masih menjadi instrumen yang relevan untuk membantu siswa dari keluarga berpenghasilan rendah.

Bantuan akan ditransfer melalui rekening khusus milik pelajar, sehingga penggunaannya lebih terpantau dan tepat sasaran.

Baca juga: Neni-Agus Siapkan Program Kartu Bontang Pintar, Bantuan Pendidikan bagi SD hingga Perguruan Tinggi

“Ini juga untuk meringankan beban para orang tua. Kami tetap ingin hadir lewat kebijakan yang proporsional dengan kondisi fiskal daerah,” pungkasnya. (*)