Kabinet Prabowo-Gibran Bakal Bikin Kementerian Perumahan, Presiden Terpilih Disebut Sudah Setuju

TRIBUNKALTIM.CO - Kementerian Perumahan akan kembali didirikan secara terpisah dari Kementerian PUPR di kabinet Prabowo-Gibran.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo sekaligus adik Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Hashim menyatakan bahwa langkah ini telah disetujui oleh Prabowo Subianto untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan perumahan yang lebih fokus.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," kata Hashim dalam acara dialog bertema "Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran" di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Baca juga: Sosok Umar Kei, Minta Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran untuk Putra Putri Terbaik Maluku

 Hashim menjelaskan, Kementerian PUPR nantinya hanya akan mengurus infrastruktur publik, sedangkan Kementerian Perumahan akan fokus pada masalah perumahan.

Ia menambahkan bahwa Prabowo juga setuju untuk membangun 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun, dengan pengerjaan dipercayakan kepada UMKM, koperasi, dan BUMDES.

"Perusahaan kontraktor besar tidak akan masuk ke bidang ini untuk mendorong pengembangan UMKM dan menciptakan kelas menengah baru," ujarnya.

Hashim menyebut, kebijakan ini diambil karena kelas menengah Indonesia mengalami penurunan sekitar 9 juta orang, dan Prabowo-Gibran ingin membesarkan kembali kelas menengah melalui peran UMKM dan BUMDES.

Selain itu, pemerintahan Prabowo-Gibran juga merencanakan pembangunan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun. 
 
Hashim menegaskan bahwa angka tersebut adalah target tahunan dan bagian dari upaya mengatasi masalah perumahan, terutama terkait pengadaan lahan.

Ia menekankan bahwa lahan milik negara akan diprioritaskan untuk pembangunan perumahan sosial dan rakyat.

Manfaat Dibentuknya Kementerian Perumahan

Inilah manfaat dibentuknya Kementerian Perumahan di Kabinet Prabowo-Gibran versi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi). 

Usulan pembentukan kembali Kementerian Perumahan pada pemerintahan Prabowo-Gibran terus disuarakan oleh pengembang hingga mantan menteri perumahan. 

Adapun saat ini, sektor perumahan diurus oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bersama dengan sektor infrastruktur.

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Zainal Fatah mengaku belum mengetahui kabar lebih lanjut soal wacana pemisahan kementerian ini.

Baca juga: Respons Gerindra Soal Pernyataan Sebagian Menteri Jokowi Berpotensi Isi Kabinet Prabowo-Gibran