Kabinet Prabowo-Gibran Bakal Bikin Kementerian Perumahan, Presiden Terpilih Disebut Sudah Setuju

TRIBUNKALTIM.CO - Kementerian Perumahan akan kembali didirikan secara terpisah dari Kementerian PUPR di kabinet Prabowo-Gibran.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo sekaligus adik Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Hashim menyatakan bahwa langkah ini telah disetujui oleh Prabowo Subianto untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan perumahan yang lebih fokus.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," kata Hashim dalam acara dialog bertema "Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran" di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Baca juga: Sosok Umar Kei, Minta Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran untuk Putra Putri Terbaik Maluku

 Hashim menjelaskan, Kementerian PUPR nantinya hanya akan mengurus infrastruktur publik, sedangkan Kementerian Perumahan akan fokus pada masalah perumahan.

Ia menambahkan bahwa Prabowo juga setuju untuk membangun 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun, dengan pengerjaan dipercayakan kepada UMKM, koperasi, dan BUMDES.

"Perusahaan kontraktor besar tidak akan masuk ke bidang ini untuk mendorong pengembangan UMKM dan menciptakan kelas menengah baru," ujarnya.

Hashim menyebut, kebijakan ini diambil karena kelas menengah Indonesia mengalami penurunan sekitar 9 juta orang, dan Prabowo-Gibran ingin membesarkan kembali kelas menengah melalui peran UMKM dan BUMDES.

Selain itu, pemerintahan Prabowo-Gibran juga merencanakan pembangunan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun. 
 
Hashim menegaskan bahwa angka tersebut adalah target tahunan dan bagian dari upaya mengatasi masalah perumahan, terutama terkait pengadaan lahan.

Ia menekankan bahwa lahan milik negara akan diprioritaskan untuk pembangunan perumahan sosial dan rakyat.

Manfaat Dibentuknya Kementerian Perumahan

Inilah manfaat dibentuknya Kementerian Perumahan di Kabinet Prabowo-Gibran versi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi). 

Usulan pembentukan kembali Kementerian Perumahan pada pemerintahan Prabowo-Gibran terus disuarakan oleh pengembang hingga mantan menteri perumahan. 

Adapun saat ini, sektor perumahan diurus oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bersama dengan sektor infrastruktur.

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Zainal Fatah mengaku belum mengetahui kabar lebih lanjut soal wacana pemisahan kementerian ini.

Baca juga: Respons Gerindra Soal Pernyataan Sebagian Menteri Jokowi Berpotensi Isi Kabinet Prabowo-Gibran

"Saya belum tahu, mungkin dengan pimpinan yang lain (sudah membahas)," ujarnya saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Zainal juga menegaskan, keputusan terkait pemecahan kementerian tersebut ada pada kabinet baru.

"Keputusan pemecahan macam-macam kan nunggu kabinet baru," ucap dia.  

Namun demikian, presiden terpilih Prabowo Subianto telah menunjuk adik kandungnya, Hashim S Djojohadikusumo, menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan.

Di sisi lain, asosiasi pengembang perumahan mendesak pemerintah untuk membentuk kementerian khusus bidang perumahan.

Sekretaris Jenderal Apersi Daniel Djumali menilai Kementerian PUPR kurang fokus menangani sektor perumahan. 

Sebab, menurut Daniel, pengembangan perumahan saat ini masih dipersulit oleh aturan dan perizinan.

Misalnya, aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang katanya banyak tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), sehingga menghambat pengembangan perumahan.

"Efeknya, karena mereka main tembak, jadi banyak (perumahan) yang sudah ada izin, sudah ada rumahnya tidak bisa beroperasi selama beberapa lama," ujar Daniel, Selasa (20/8/2024).

Selain itu, Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman era Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, Theo L Sambuaga, mendukung adanya pembentukan kembali Kementerian Perumahan.

"Saya setuju untuk mendukung ini, supaya urusan perumahan ini menjadi kementerian tersendiri. Saya usulkan sekaligus namanya Kementerian Perumahan dan Permukiman," ujar Theo, Selasa (20/8/2024).

Baca juga: Erick Thohir Bersih-bersih Rumah Dinas, Reaksi saat Ditanya Peluang Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Belum Pasti

Ketua Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembentukan kembali Kementerian Perumahan di era pemerintahan selanjutnya belum pasti.

Dasco menyebut, pihaknya baru melakukan simulasi, mengingat masih ada waktu satu bulan sebelum penentuan kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Hal yang ditanyakan itu juga belum pasti, karena masih disimulasikan. Karena masih ada waktu satu bulan, dan dalam satu bulan masih banyak hal yang bisa terjadi," ujar Dasco saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/9/2024).

Dasco menyampaikan, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan kabinet masih digodok saat ini.

Dia mengaku tidak bisa membeberkan kepada publik mengenai kementerian/lembaga apa saja yang sedang disiapkan.

"Saya selalu Gugus Tugas Sinkronisasi belum bisa menyampaikan ke publik tentang apa-apa yang sedang dipersiapkan tentang pembentukan nomenklatur kabinet, karena ini masih dinamis," ujar dia.

BP Tapera Nyatakan Siap Bila Kementerian Perumahan Dibentuk

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan siap membantu bila kabinet pemerintahan selanjutnya membentuk Kementerian Perumahan.

Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana BP Tapera Doddy Bursman mengatakan, hal tersebut merupakan bentuk dukungan BP Tapera terhadap program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

"Tentu kita di dalam kaitannya program 3 juta unit rumah, BP Tapera siap membantu kementerian terkait baik yang saat ini atau pun nanti yang akan terbentuk, misalnya akan dibentuk Kementerian Perumahan Rakyat atau Perumahan dan Permukiman," ujarnya, Selasa (20/8/2024) seperti dilansir Kompas.com. 

Baca juga: 1 Bulan Jelang Pelantikan, Ini Progres Kabinet Prabowo-Gibran, Dasco: Nama Menteri Sudah Digodok

Dukungan terhadap program 3 juta rumah dan pembentukan Kementerian Perumahan juga dilakukan mengingat BP Tapera berada di bawah kementerian bidang perumahan yang saat ini merupakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Karena komite BP Tapera ketua komitenya adalah Menteri PUPR, jadi otomatis siapa pun nanti yang menjadi pemegang Kementerian PUPR itu menjadi ketua komite BP Tapera, sehingga otomatis kami melakukan apa yang ditugaskan oleh mereka," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Doddy memaparkan bahwa Kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024 hanya tersisa 53.000 unit rumah subsidi.

Pada tahun 2024, pemerintah menetapkan kuota FLPP sebanyak 166.000 unit rumah subsidi.

"Tahun ini 166.000 unit (kuota FLPP) dan sudah terealisasi sampai dengan tanggal 20 Agustus (2024) 112.580 unit sebesar Rp 13,7 triliun, kurang lebih tinggal 53.000 (unit stok rumah subsidi)," tuturnya.

Doddy memperkirakan, kuota FLPP tahun 2024 bakal habis seluruhnya pada pertengahan September 2024.

Ada pun kuota FLPP tahun 2024 tercatat lebih sedikit dibandingkan stok tahun 2023 yang mencapai 229.000 unit rumah subsidi.

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Prabowo-Gibran Siapkan 2 Juta Rumah dan 1 Juta Apartemen Tiap Tahun, Welcome Kementerian Perumahan

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram