Pengamat Bongkar Janji Sekolah Gratis 'Jualan' Rudy Mas'ud dan Seno Aji di Pilkada Kaltim 2024

Sementara perguruan tinggi kisaran 34 persen saja.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak di Kaltim belum dapat menikmati pendidikan tinggi.

Jika program yang digalakkan Rudy Mas’ud-Seno Aji bisa benar-benar terlaksana dengan baik, APK perguruan tinggi bisa saja melonjak hingga 70 persen. 

"Contohlah Yogyakarta, yang telah mencapai APK 70 persen. Angka ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi pendidikan dapat dicapai dengan kebijakan yang tepat," terangnya.

Baca juga: Kaltim Peringkat Kelima Indeks Kerawanan Pemilu di Pilkada 2024, Kata Isran Noor dan Rudy Masud

Meski demikian, Prof. Bohari menekankan bahwa program pendidikan gratis hingga S3 tidak bisa dilaksanakan sembarangan. 

Tanpa perencanaan, program sebesar ini akan sulit mencapai tujuannya.

Selain itu, perlu hitung-hitungan yang matang terkait jumlah siswa dan mahasiswa, alokasi dana APBD, serta sistem yang digunakan seperti apa.

“Implementasinya betul-betul berdasarkan data, lalu dihitung, disusun dan diskenariokan. Jadi efisiensinya tinggi. Tidak asal-asalan, ada hitung-hitungannya," tandasnya.

Program pendidikan gratis hingga S3 ini membutuhkan dukungan finansial cukup besar. 

APBD Kaltim yang mencapai angka Rp20 triliunan.

Jika disisihkan 20 persen untuk anggaran pendidikan yang mencapai hampir Rp4 triliun, Prof. Bohari optimis dana tersebut cukup merealisasikan program sekolah gratis.

"Sangat cukup sekali dengan hanya penduduk kita yang hampir 4 juta ini. Jika berhitung, lulusan SMA sekitar 50 ribu per tahun, ya itu sangat bisa ditampung. Angka Rp4 triliun itu sudah luar biasa," jelasnya.

"Untuk beasiswa (saja) cukup, memperbaiki sekolah-sekolah juga cukup, menaikkan kesejahteraan guru cukup. Namun, sekali lagi, program ini harus benar-benar terarah agar efisien dan tepat sasaran. Itu saja syaratnya kan," pungkas Prof. Bohari. (*)