Ibu Kota Negara

IKN Dibuka Kembali untuk Masyarakat Umum 15 September 2024, Kunjungan ke Titik Nol akan Diatur

Mulai 15 September 2024, masyarakat umum sudah bisa masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Akses publik ke IKN sudah dibuka, simak syarat dan ketentuannya

Editor: Amalia Husnul A
Kompas.com/Suci Wulandari Putri
IBU KOTA NUSANTARA - Titik Nol IKN, Kalimantan Timur, Selasa (3/10/2023). Mulai 15 September 2024, masyarakat umum sudah bisa masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Akses publik ke IKN sudah dibuka, simak syarat dan ketentuannya 

TRIBUNKALTIM.CO - Mulai 15 September 2024, masyarakat umum sudah bisa masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Akses masuk ke IKN Kaltim yang sempat ditutup untuk publik akan kembali dibuka 15 September 2024 nanti.

Namun ada syarat dan ketentuan untuk bisa masuk ke IKN yang akan kembali dibuka untuk publk 15 September 2024 nanti. 

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga memastikan hal itu kepada Kompas.com, Senin (9/9/2024).

Baca juga: Jokowi Tetap Keliling Daerah Lewat Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan Meski Berkantor di IKN

Baca juga: Jokowi Beri 3 Pesan Saat Rapat Kabinet di IKN Nusantara, Jangan Buat Kebijakan yang Ekstrem

Baca juga: BREAKING NEWS: Presiden Jokowi Pimpin Rapat Kabinet Terakhir di IKN Nusantara dan Resmikan Proyek

Menurut Danis, saat ini tengah dikerjakan pengaspalan infrastruktur konektivitas Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Timur, Grande, hingga Jalan Feeder.

"Masuk keluar IKN untuk publik akan lebih mudah. Selama ini kan kami tutup, nanti akan buka kembali tanggal 15 September," ujar Danis.

Masyarakat dapat masuk ke IKN setelah melakukan registrasi melalui sebuah aplikasi yang dapat diunduh dari App Store maupun Play Store.

Termasuk para pemandu tour IKN juga akan disiapkan, serta titik-titik destinasi yang menjadi point of interest dari pengunjung.

Terkait batasan pengunjung, Danis berencana akan menggelar rapat koordinasi bersama Otorita IKN (OIKN) pada Kamis (12/9/2024).

"Kami perkirakan jumlah pengunjung akan mencapai ribuan orang.

Hal ini mengacu pada kunjungan di Titik 0 Kilometer. 

Nah, nanti akan kami atur agar seluruh masyarakat bisa terlayani dengan baik, termasuk kebutuhan apa saja," kata Danis seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Istana Negara dengan latar belakang Istana Garuda di Itu Kota Nusantara (IKN) jelang matahari tenggelam, Rabu (7/8/2024) pukul 18.21 Wita. Rencana ASN pindah ke IKN September 2024, ini kata Menpan RB.
IBU KOTA NUSANTARA - Istana Negara dengan latar belakang Istana Garuda di Itu Kota Nusantara (IKN) jelang matahari tenggelam, Rabu (7/8/2024) pukul 18.21 Wita. Mulai 15 September 2024, masyarakat umum sudah bisa masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Akses publik ke IKN sudah dibuka, simak syarat dan ketentuannya. (KOMPAS.com/Wisnu Nugroho)

Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menggeber penyelesaian lanskap, dan penataan vegetasi di Kantor Kepresidenan yang mencakup Istana Garuda dan Istana Negara.

Rencananya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkantor di Istana Garuda pada 10 September hingga 19 Oktober 2024.

Baca juga: Dampak IKN Nusantara Kaltim Sampai Teluk Balikpapan, Jadi Ancaman Bagi Mangrove yang Kian Menyusut

"Untuk beliau berkantor itu, Istana Garuda fungsi kantornya sudah siap 100 persen.

Sebelum 17 Agustus 2024 lalu juga kan memang sudah digunakan untuk Sidang Kabinet," imbuh Danis. 

Demikian halnya dengan Istana Negara, sudah dapat difungsikan sebagai ruang rapat kerja presiden bersama gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat lainnya.

Kemudian yang sedang dilengkapi juga adalah penyelesaian ekosistem perkantoran lainnya seperti gedung Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan dituntaskan dari lantai 3, 4, hingga 5.

Selanjutnya, infrastruktur yang akan dituntaskan adalah hunian untuk ASN yang terus digeber hingga 20 tower pada September ini atau paling lambat awal Oktober 2024.

Berikutnya adalah Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) yang sebelumnya hanya 14 unit yang siap digunakan, kini bertambah menjadi 20 unit dan pada Oktober nanti paripurna menjadi 36 unit.

Seluruh infrastruktur tersebut juga dilengkapi fungsi utilitas seperti air minum, listrik, AC, jaringan internet.

Kota Pertama yang Dibangun Indonesia dari Awal

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas) Periode 2014-2015 sekaligus Pencetus Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Andrinof A Chaniago mengungkapkan hal ini di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Selasa (10/9/2024).

Baca juga: Pengamat Ungkap Dugaan Alasan Utama Jokowi Berkantor di IKN Kaltim Jelang Lengser: Ada Kekhawatiran

"Sejak kita merdeka, kita enggak pernah membangun kota itu sendiri.

Nah, kota yang kita tumpangi, kita tinggali, itulah kota warisan kolonial, yang tumbuhnya tambal sulap," tegas Andrinof seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com

Menurut dia, kota-kota di Indonesia yang sudah terbangun saat ini sangat sulit untuk renewal (diperbarui).

Nah, itu adalah salah dua dari alasan mengapa Indonesia perlu membangun ibu kota yang baru.

 Oleh karenanya, Indonesia perlu memiliki kota yang dapat menaikkan martabat masyarakatnya.

"Jika kita ke luar negeri, ke negara lain, kotanya bagus, layanan publiknya bagus, smart-city (kota pintar) segala macam.

Nah, orang Indonesia melihat kotanya semrawut, amburadul, banyak masalah," tambah dia.

Namun, tak hanya itu saja, pembangunan IKN banyak memiliki perbedaan dengan negara-negara lain.

Sebab, memiliki banyak misi seperti pemerataan pembangunan antar-wilayah untuk mendorong, menginspirasi, memotivasi, dan memberikan perhatian untuk kawasan Tengah dan Timur yang semakin lama tertinggal.

 "Kan kita membangun Indonesia, bukan hanya jalanan Sumatera.

Baca juga: Viral! Patung Garuda di IKN Berubah Warna, Dahulu Kemerahan Kini Berangsur Menghijau

Kita tidak ingin Indonesia yang maju itu hanya Jabodetabek, apalagi Jabodetabek yang kita bangun hanya mengeksploitasi sumber daya di Kalimantan dan kawasan Timur," tandas dia.

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara, cakupan wilayah IKN terdiri dari wilayah darat dan laut.

Wilayah darat memiliki luas kurang lebih 252.660 hektar area (ha).

Sedangkan wilayah perairan laut memiliki luas kurang lebih 69.769 hektar area (ha). 

Adapun untuk wilayah darat IKN nantinya akan terbagi menjadi dua kawasan.

1. Kawasan IKN dengan luas kurang lebih 56.159 hektar area yang akan menjadi kawasan inti pusat IKN

2. Pembangunan kawasan pengembangan seluas kurang lebih 196.501 hektar area.

Batas wilayah IKN

Secara geografis, posisi Ibu Kota Negara terletak pada:

1. Bagian Utara pada 117° 0' 20.102" Bujur Timur dan 0' 38'20.578" Lintang Selatan

2. Bagian Selatan pada 117° 11' 51.546" Bujur Timur dan 1° 15'31.780" Lintang Selatan

3. Bagian Barat pada 116° 31' 31.180" Bujur Timur dan 1° 0' 14.822" Lintang Selatan

4. Bagian Timur pada 117° 18'25.590" Bujur Timur dan 1° 6' 32.773' Lintang Selatan.

Batas Wilayah

Untuk batas wilayahnya, IKN di Kaltim akan berbatasan langsung dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan yang berada di sebelah selatan. 

Adapun di sebelah barat, wilayah IKN akan berbatasan langsung dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

Di sebelah utara, IKN berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Di sebelah timur IKN akan berbatasan langsung dengan Selat Makasar.

Baca juga: Ini Perbedaan Fasilitas ASN Lajang dan yang Sudah Berkeluarga Saat Dipindah ke IKN Kaltim

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved