Kadin Kaltim Tolak Munaslub yang Gantikan Arsjad Rasjid, 21 Provinsi Tentang Anindya Bakrie

TRIBUNKALTIM.CO - Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Kalimantan Timur menolak hasil musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang mengganti Arsjad Rasjid dari kursi ketua yang digelar pada, Sabtu (14/9).

Penolakan kehadiran dan hasil Munaslub disampaikan oleh Ketua Kadin Kaltim, Dayang Donna Faroek.

“Kadin Indonesia tidak terafiliasi dengan kontestasi politik, adapun isu Munaslub  sudah diterima oleh masing–masing Provinsi, adapun bila Munaslub diadakan, maka hal ini akan bertentangan dengan Kepres nomor 18 tahun 2022,” tegasnya.

Penolakan dilandasi pertimbangan bahwa munaslub digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Baca juga: Anindya Bakrie Ditetapkan Jadi Ketua Umum Kadin Indonesia, Dewan Pengurus Sebut Munaslub Ilegal

Ia menegaskan bahwa Kadin Kaltim merupakan bagian dari 20 Provinsi lain yang menolak.

Penolakan sendiri datang dari 21 Kadin Provinsi lain yaitu Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Kemudian, Kadin Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya, termasuk Kalimantan Timur.

Serta menegaskan mendukung penuh kepemimpinan Ketua Kadin yang saat ini “dikudeta”.

“Kadin kaltim tetap mendukung Ketua Kadin Indonesia saat ini, dan kami juga tetap patuh kepada aturan organisasi,” ucapnya.

Menurut Donna Faroek, Munaslub boleh digelar jika terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalam aturan atau AD/ART organisasi. 

Hal ini bisa diselenggarakan setelah Ketua Kadin tidak menggubris dua kali peringatan tertulis jika terdapat pelanggaran.

Permintaan melakukan Munaslub seharusnya diajukan minimal setengah jumlah Kadin provinsi dan setengah dari anggota luar biasa.

“Kadin Kaltim tidak mendukung terhadap adanya gerakan gerakan yang tidak sah serta bertentangan dengan AD/ART dan hukum negara Indonesia,” tandasnya.

Sebelumnya, dikutip dari Tribunnews.com Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi, Yukki Nugrahawan Hanafi mengimbau jajaran Kepengurusan Kadin di semua tingkatan untuk tidak menghadiri Undangan Munaslub Kadin 2024.

Hal tersebut disampaikan berdasarkan surat edaran yang diterima Tribunnews, Sabtu (14/9).