Soal Jatah Menteri Kabinet Prabowo-Gibran untuk Golkar, Bahlil: Kita Serahkan ke Presiden Terpilih

Sementara itu, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penyusunan kabinet Prabowo Subianto bakal rampung paling lambat h-5 sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

Sebab, sampai saat ini pihaknya masih melakukan simulasi soal jumlah kementerian, maupun nomenklatur yang akan digunakan ketika suatu pos kementerian dilebur atau dipisahkan.

“Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 atau kali mungkin begitu,” ujar Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Pengamat: Golkar bisa Lebih dari 5 Menteri

Revisi Undang-Undang Kementerian Negara membuka luas kesempatan bagi Partai Golongan Karya (Golkar) mendapatkan lebih dari lima kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Penjelasan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Jumat (20/9/2024).

Ray menyebut dirinya menangkap pesan yang jelas dari Partai Golkar bahwa mereka berharap mendapatkan lebih dari lima menteri di kabinet mendatang. 
 
“Pesannya jelas, bahwa Golkar ingin kursi di kabinet itu lebih dari lima,” ucapnya.

“Kalau sebelumnya, Maret seingat saya,  di masa kepemimpinan Pak Airlangga itu Golkar dengan terus terang mengatakan setidaknya mendapatkan lima kursi anggota kabinet.”

Seiring dengan perkembangan saat ini, Ray berpendapat, Golkar menginginkan kalau bisa lebih dari lima jatah menteri, bahkan jika menungkinkan ada tujuh atau delapan.

“Itu juga mungkin disebabkan karena revisi UU Kementerian Negara. Dengan revisi UU Kementerian Negara, memang terbuka luas bagi Golkar untuk mengusulkan mendapatkan kursi lebih dari lima,” tuturnya.

“Lima itu kan asumsinya karena jumlah kementerian maksimal masih 34, nah kalau dibuat 44, apalagi kemudian Gerindra menyebut mereka akan mengecilkan jumlah kursi yang hendak mereka ambil, artinya terbuka peluang bagi partai-partai lain untuk mendapatkan kursi lebih.”

Ray juga memrediksi sejumlah partai politik yang baru bergabung dengan pemerintah juga akan mendapatkan jatah menteri.

“Partai-partai baru, katakanlah seperti PKB, PKS, dan NasDem, kan paling hebat dapat dua. Mungkin PKS dapat dua, PKB dapat dua, NasDem dapat satu, itu masih lima.”

“Masih tersisa setidaknya lima kursi kalau betul diwujudkan rencana Pak Prabowo untuk menjadikan jumlah kementerian menjadi 44 kursi,”imbuhnya.

Ia pun mengatakan bahwa salah satu tujuan merevisi UU Kementerian Negara tersebut untuk memasukkan partai-partai politik yang baru bergabung.