Apresiasi Disemenisasi Data BPS, DPRD Paser akan Bahas Usulan Pemerintah Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Disemenisasi Data Kabupaten Dalam Angka dan Penyerahan Statistik Award oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Paser mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Paser. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada 30 September lalu itu, dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional serta mengapresiasi mitra dan responden yang berkontribusi dalam penyediaan data untuk pembangunan daerah di Kabupaten Paser. 

Anggota DPRD Paser, Zulfikar Yuliskatin mengatakan dalam perencanaan pembangunan di daerah tentunya diperlukan data valid dengan dasar yang kuat. 

Karena data itu menjadi alat ukur kendali dan menjadi dasar evaluasi, serta modal bagi pemerintah daerah dalam pembangunan wilayah.

Baca juga: 2 Nama Diusulkan Jadi Wakil Ketua DPRD Paser Masa Jabatan 2024-2029 

"Kami apresiasi apa yang dilakukan oleh BPS Paser selama ini, yang ikut berkontribusi untuk daerah," terang Zulfikar, Selasa (1/10/2024). 

Menurutnya, ada banyak data di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengandung unsur statistik dan bisa dijadikan sebagai big data. 

"Dari kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS Paser, kami mencoba menganalisis data mana saja yang prioritas untuk langkah pembangunan di Kabupaten Paser," tambahnya. 

Mengenai permintaan dukungan anggaran oleh pemerintah daerah dalam kegiatan pendataan, Zulfikar akan menyampaikan keinginan tersebut ke unsur pimpinan DPRD Paser. 

Nantinya, usulan itu kemudian akan ditindaklanjuti untuk didiskusikan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Paser. 

"Kita bicarakan dulu dengan pimpinan terkait masukan dari pemerintah, karena kalau kita butuh data yang valid dan memiliki dasar yang kuat memang perlu dukungan anggaran juga, jadi akan kami bahas dulu," tegasnya. 

Baca juga: Perjuangan Acong jadi Anggota DPRD Paser, Dimulai dari Karyawan Perkebunan hingga Ditemani Istri

Perihal masih adanya ketidakpercayaan dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan di Kabupaten Paser, Zulfikar mengaku hal tersebut bukanlah suatu masalah. 

Menurutnya, hal tersebut hanya persoalan pandangan dan persepsi untuk indikator capaiannya. 

Itulah yang membuat perbedaannya, baik itu persoalan kemiskinan sekalipun maupun lainnya.

"Untuk UHC ini persoalannya di pandangan dan persepsi, jadi sah-sah saja kalau ada yang tidak percaya," tutup Zulfikar. (*)