Setujui KUA-PPAS APBD 2025, DPRD Paser Beri Sejumlah Catatan bagi Pemkab Paser

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser telah menyetujui rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Paser tahun 2025. 

Kegiatan dipimpin oleh Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi didampingi Wakil Ketua DPRD Paser, Abdullah dan Bupati Paser, Fahmi Fadli serta diikuti unsur Forkopimda dan tamu undangan, yang berlangsung di Gedung Baling Seloloi, Sekretariat DPRD Paser, Rabu (14/8/2024). 

Sebelum disahkan menjadi rancangan KUA-PPAS APBD Paser tahun 2025, perwakilan Banggar DPRD Paser, Dian Yuniarti menyampaikan laporannya memberi sejumlah rekomendasi. 

"DPRD Paser menekankan pemerintah daerah, untuk segera melakukan penyempurnaan sesuai hasil pembahasan KUA-PPAS tahun 2025," terang Dian. 

Baca juga: Bacalon Masitah-Mappa Masih Butuh 1 Kursi Maju di Pilkada Paser 2024, Ini Kata Ketua DPC Demokrat

Hal itu bertujuan untuk memastikan keselarasan dengan dokumen RKPD Paser dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Raperda APBD Paser. 

"Khususnya terkait tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025, serta target indikator kinerja pembangunan daerah," imbuhnya 

Mengenai rencana kebijakan Pemerintah Pusat dalam penerimaan PPPK dari tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN, DPRD Paser menekankan Pemkab Paser untuk menghitung dengan cermat alokasi belanja pegawai pada rancangan PPAS APBD Paser 2025. 

"Tentu dengan mempertimbangkan analisis kebutuhan pegawai dan regulasi terkait penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025," tegasnya. 

Sementara dalam meningkatkan nilai PDRB diluar sektor pertambangan dan penggalian, DPRD Paser meminta pemerintah daerah untuk melakukan upaya strategis. 

Hal yang bisa dilakukan, yaitu dengan memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan komunikasi. 

"Itu untuk mendorong diversifikasi sektor ekonomi non-tambang seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri. Karena infrastruktur yang baik, dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi logistik, serta meningkatkan ketahanan ekonomi," ulasnya. 

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja, Pemkab Paser diminta fokus pada kegiatan atau sub kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap peningkatan capaian indikator kinerja pembangunan. 

"Bisa melalui optimalisasi anggaran, inovasi dan teknologi, serta penguatan regulasi dan kebijakan," ungkapnya. 

Peningkatan kualitas belanja pada RKA di seluruh perangkat daerah, dinilai dapat mendukung tema dan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2025. 

"Tentu dengan merumuskan dan menetapkan anggaran sesuai program kegiatan atau sub kegiatan yang mendukung, dan memastikan belanja daerah sesuai dengan indikator dan target kinerja daerah," papar Dian. 

Disamping itu, dalam menyukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim tahun 2026 di Kabupaten Paser, pemerintah daerah diharapkan melakukan persiapan lebih awal. 

"Persiapan lebih awal ini yaitu dengan mengalokasikan anggaran yang cukup, guna menyiapkan arena olahraga yang akan digunakan untuk melombakan 54 cabang olahraga," tutup Dian. (*)