Bakal Ada Kementerian Penerimaan Negara di Kabinet Prabowo-Gibran, Pakar: Bukan Sekadar Cari Cuan

TRIBUNKALTIM.CO - Bakal ada Kementerian Penerimaan Negara di Kabinet Prabowo-Gibran, Pakar mengingatkan agar menterinya harus benar-benar paham mikro dan makro bukan sekadar jago cari uang. 

Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik pada 20 Oktober 2024.

Kabar tentang menteri dan kementerian pun makin ramai.

Salah satunya adalah penambahan dan perombakan kementerian.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai kementerian terkait penerimaan negara harus diisi oleh orang yang betul-betul paham makro dan mikro ekonomi.

Baca juga: Dasco Langsung Telepon Prabowo, Dengar Gaji Hakim Setara Jajan Rafathar 3 Hari

Hal itu disampaikan Trubus merespons rencana Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, berencana merombak Kementerian Keuangan, di antaranya membentuk Kementerian Penerimaan Negara yang secara khusus bertugas mengelola pajak, bea, dan cukai. 

"Saya setuju yang isi teknokrat atau akademisi, yang paham tentang mikro maupun makro, secara fiskal paham betul. Jadi tidak sekedar orang yang pintar nyari cuan saja," kata Trubus kepada wartawan, Selasa(8/10/2024).

Trubus mengatakan, pemimpin organisasi yang mendapat mandat mengelola penerimaan negara harus memahami sumber-sumber yang dikenai pajak.

"Ini adalah orang yang tahu bahwa pajak untuk ini tidak cocok. Atau pajak tidak mampu, misalnya. Kan seharusnya orang-orang yang paham tentang itu," ujar Trubus.

Di sisi lain, Trubus mengingatkan, jangan sampai kepentingan politik lebih dominan dalam pengisian pos-pos di kementerian/lembaga, termasuk organisasi yang mengelola penerimaan negara. Ia juga menekankan perlunya regulasi yang ketat, sehingga tugas dan fungsi kementerian/lembaga tidak tumpang tindih.

"Kebijakan regulasinya harus ketat, dan isinya itu sistem-sistem digital," tegas Trubus.

Sejauh ini ada tiga nama yang disebut-sebut akan memimpin organisasi baru di bidang penerimaan negara, yakni ekonom/mantan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu; Guru Besar Politik Hukum Pajak Unissula, Edi Slamet Irianto dan anggota DPR, Mukhamad Misbakhun.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah menyebut akan dibentuk sebuah Kementerian Penerimaan Negara yang secara khusus bertugas mengelola pajak, bea, dan cukai. Kementerian baru ini akan menjadi penggabungan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

Baca juga: Jokowi Dikabarkan Tolak PDIP Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Respons Puan dan Bantahan Gerindra

Pembentukan organisasi baru ini merupakan salah satu strategi pemerintahan ke depan untuk mengoptimalkan pengelolaan penerimaan negara. Karena dibebankan tugas amat berat.

Sementara itu, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya menyebut Kementerian Penerimaan Negara (KPN) telah ditetapkan untuk direalisasikan menggantikan istilah Badan Penerimaan Negara.