Usai Prabowo Dilantik Presiden, Partai Buruh Demo Tuntut Upah Naik dan Pembatalan UU Cipta Kerja

Pihaknya menilai, klaster ketenagakerjaan dan klaster terkait petani dalam UU Cipta Kerja membuka jalan bagi fleksibilitas kerja yang merugikan dan mengikis hak-hak dasar pekerja.

"UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, telah merampas hak-hak buruh yang seharusnya dilindungi.

Kami menuntut agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil yang diajukan KSPI dan Partai Buruh dalam memutuskan perkara ini," ucap dia.

Ia menambahkan, jika per 1 November 2024 pemerintah tetap menetapkan kenaikan upah minimal di bawah 8 persen atau bahkan di bawah tingkat inflasi, dan jika MK tidak mengabulkan gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja, Partai Buruh dan KSPI akan melanjutkan dengan mogok nasional pada bulan November 2024.

Mogok ini direncanakan berlangsung selama tiga hari berturut-turut.

"Mogok nasional adalah langkah terakhir kami, dan kami harap pemerintah mendengar sebelum itu terjadi. Jika kebijakan tetap tidak berpihak kepada buruh, kami tidak akan tinggal diam.

Aksi mogok ini adalah langkah tegas kami untuk memperjuangkan hak buruh di negeri ini, sekali lagi, apabila kenaikan upah di bawah inflasi dan putusan Mahkamah Konstitusi merugikan buruh," ucap Iqbal.

Baca juga: Pelantikan Prabowo sebagai Presiden 2024-2029 Tidak akan Digelar di IKN, Penjelasan Wakil Ketua MPR

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Tribunnews.com dengan judul 4 Hari Setelah Prabowo Jadi Presiden, Partai Buruh akan Demo Seminggu Penuh, Suarakan 2 Tuntutan Ini.