Jokowi Berjanji akan Rutin ke IKN setelah Purna Tugas, Pengamat: IKN Itu Urusan Prabowo Subianto

TRIBUNKALTIM.CO - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut akan rutin ke IKN Kaltim setelah purna tugas per 20 Oktober 2024 menuai kritik.

Keinginan Jokowi untuk rutin berkunjung ke IKN Kaltim setelah tak lagi menjabat sebagai Presiden ini disampaikan ketika berada di Ibu Kota Negara beberapa hari lalu.

Namun pernyataan ini disayangkan pengamat politik mengingat setelah purna tugas 20 Oktober Jokowi bukanlah pejabat negara, urusan IKN menjadi urusan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih 2024-2029. 

Analis politik Adi Prayitno mengatakan untuk memastikan keberlanjutannya, keinginan baik Jokowi ini perlu diserahkan ke pemerintahan baru.

Baca juga: Pengamat Ungkap Dampak Negatif Bila Jokowi Sering Datang ke IKN setelah Tak Lagi Jadi Presiden

"Problemnya kan Jokowi ke IKN dalam kapasitas sebagai apa kalau sudah tidak lagi jadi presiden?" ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Sabtu (12/10/2024). 

Adi beranggapan, Jokowi mungkin dapat beralasan bahwa putra sulungnya, Gibran Rakabuming, adalah wakil presiden terpilih yang boleh jadi akan berkantor di IKN kelak.

Ia juga menganggap wajar jika hal itu dilakukan Jokowi karena itu proyek yang lahir atas inisiatifnya, sehingga ia ingin menjadikannya legasi.

"Tapi kalau sekadar berkunjung, bermain, lihat-lihat IKN, tentu tidak ada signifikansinya," jelas dia.

Menurut dia, seyogianya Jokowi tinggal menyerahkan urusan IKN kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.

Dengan menyatakan akan rutin melawat ke IKN setelah turun tahta, Jokowi justru dinilai sedang mendesak pemerintahan berikutnya tak mengabaikan proyek mercusuar itu.

"Cukup sudah Jokowi ini tidak lagi jadi presiden dan urusan IKN itu urusan ke Prabowo Subianto.

Toh Prabowo berjanji akan melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi," ujar Adi.

"Jangan ada kesan bahwa dengan begini Jokowi kelihatan khawatir tidak akan diprioritaskan di kemudian hari," tambah dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Sebelumnya, pernyataan Jokowi itu dilontarkan ketika diwawancarai awak media di IKN, kemarin. Jokowi menegaskan, dirinya akan rutin ke IKN setelah tak menjabat sebagai presiden.

Baca juga: 2 Alasan Suswono Yakin dalam 5 tahun ke Depan Ibu Kota Tetap di Jakarta dan Bukan di IKN Kaltim

Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN Kaltim di Tangan Prabowo

Presiden Joko Widodo sudah memastikan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Kaltim akan diteken oleh Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. 

Dalam pernyataannya, Jokowi menyebut Keppres pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Kaltim nantinya akan ditandatangani Prabowo Subianto, selaku Presiden terpilih 2024-2029.

Lantas kapan Prabowo Subianto akan menandatangani Keppres pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Kaltim?  

Terkait dengan Keppres pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Kaltim ini, Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan akan ditandatangani Presiden terpilih, Prabowo Subianto. 

Namun, Dasco menekankan, Keppres pemindahan IKN  tersebut akan dikaji terlebih dulu sebelum disahkan. 

“Oh iya, itu kan memang begitu (diteken Prabowo).

Jadi mengenai Keppres Pemindahan IKN itu masih dikaji untuk waktu yang tepat,” ujar Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (7/10/2024). 

Dasco juga menyatakan, ia belum dapat memastikan kapan keppres tersebut akan diteken oleh Prabowo setelah dilantik menjadi presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. 

Saat ini, Prabowo masih fokus menyusun Keppres terkait kementerian-kementerian dalam masa pemerintahannya. 

Baca juga: Pengamat Puji Kepiawaian Jokowi Berpolitik, Lempar Bola Panas ke Prabowo Lanjutkan Pembangunan IKN

“Saat ini Pak Prabowo masih sibuk untuk menyusun, mengkaji Keppres kementerian-kementerian yang sebentar lagi akan diumumkan,” kata Dasco seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.

Investasi Jauh dari Target

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ungkap investasi yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) baru Rp 58 triliun.

Angka tersebut masih jauh dari target yaitu Rp 100 triliun.

Meski masih jauh dari target, Presiden tetap optimis untuk dapat mencapai target investasi tersebut.

Menurutnya  saat ini memang banyak investor yang masuk tetapi masih diseleksi.

“Memang benar masih Rp 58 triliun tapi itu angkanya udah gede banget, duit gede lho itu,” ungkap Jokowi saat ditemui awak media, Selasa (8/10/2024).

Menurut Jokowi, banyaknya investor yang masuk ke IKN masih harus diseleksi.

Jadi tidak semua investor boleh masuk ke IKN, hanya yang benar-benar serius baru diberikan peluang. 

“Jadi engga semua boleh investasi, harus diseleksi dan kita memang memilih,” ujarnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.

Adapun, hingga September 2024, investasi swasta non-APBN yang masuk Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp 58,4 triliun.

Ini artinya, masih jauh dari target investasi 2024 yang ditetapkan sebesar Rp 100 triliun.

Pada Agustus 2024 lalu, Jokowi juga menyebutkan sudah ada 55 investor yang melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama.

Itu terdiri dari sektor pendidikan terdapat 6 investor, kesehatan terdapat 3 investor, retail dan logistik terdapat 10 investor.

Kemudian dari bidang perhotelan terdapat 8 investor, kantor dan perbankan terdapat 14 investor, hunian dan area hijau terdapat 9 investor, untuk media dan teknologi terdapat tiga investor. 

Baca juga: Daftar Kematian Pesut di Teluk Balikpapan, Terbaru di Pantai Corong PPU, Dampak IKN Disinggung

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram