Berita Nasional Terkini

Alasan Nasdem Pilih Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran Meski Dukung Penuh Pemerintahan

Inilah alasan kenapa Partai Nasdem memilih untuk tidak masuk ke kabinet Prabowo-Gibran meski mendukung penuh pemerintahan.

Tangkap layar akun Youtube Kompas TV
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kamis (25/4/2024). Alasan Nasdem tak masuk kabinet Prabowo-Gibran meski mendukung pemerintahan. Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Salam Komando dengan Prabowo di Kertanegara, Surya Paloh Teriak Mantap!, https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/04/25/salam-komando-dengan-prabowo-di-kertanegara-surya-paloh-teriak-mantap. Penulis: Danang Triatmojo Editor: Wahyu Aji 

Meski begitu, Zulhas menyerahkan jatah PAN di kabinet mendatang kepada Prabowo. Sebab, hanya presiden yang memiliki hak prerogratif.

"Ya mungkin sekitar itu (44)," kata Zulhas.

Belakangan, beredar daftar nama 46 kementerian Prabowo-Gibran, elite Gerindra akui jumlah menteri akan bertambah.

Baca juga: Gerindra Beber Ada 46 Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran, Calon Menteri Sudah Dipantau sejak Lama

Sosok Menteri UMKM

Bocoran lain yang muncul soal sinyal anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Maman Abdurrahman sebagai calon Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Hal ini disinggung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat audiensi antara Pimpinan DPR RI dengan Asosiasi Penyedia Motor Listrik di ruang Komisi VII DPR, Jakarta, Rabu kemarin.

Awalnya, Maman memberikan masukan agar ada perubahan diksi subsidi menjadi insentif.

"Diksi subsidi itu diubah menjadi insentif gitu," ujar Maman dalam rapat.

Dasco lalu merespons usulan Maman dengan menyebutnya sebagai masukan dari calon Menteri UMKM.

"Saya tadi bilang apa namanya subsidi, tapi ambil dari Pak Menteri UMKM tadi karena ini masukkan dari calon menteri UMKM," ucap Ketua Harian Partai Gerindra itu.

Selepas rapat, Maman sendiri mengaku sosok Menteri UMKM merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Maman mengatakan, Partai Golkar 100 persen mendukung keputusan Prabowo Subianto untuk menentukan sendiri pembantunya di kabinet mendatang.

“Jadi gini ini saya harus bilang bahwa terkait posisi menteri ke depan saya pikir itu menjadi domain Pak Prabowo,” ujarnya.

Peluang menteri dari PDI-P

Bukan hanya dari jajaran koalisi, ada kemungkinan PDI-P juga akan mendapatkan jatah menteri di kabinet mendatang.

Kemungkinan ini diisyaratkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Meskipun begitu, ia meminta publik menunggu keputusan resmi dari Prabowo.

Sebagaimana diketahui, PDI-P bukan partai pengusung dari presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka.

Pada Pilpres 2024, PDI-P mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan Mahfud MD sebagai wakil presiden.

 “Tunggu-tunggu, insya Allah ada (menteri dari PDI-P),” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Calon menteri mulai dipanggil

Lebih lanjut, Muzani menyebut, nomenklatur kabinet presiden terpilih sedang disusun.

Bahkan, menurut Muzani, sudah ada sejumlah calon menteri yang dipanggil Prabowo.

"Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil tapi enggak dimaksud gue ya," ujarnya.

Akan tetapi, Muzani tidak mengetahui rincian orang yang sudah dipanggil. Dia meminta publik menunggu pengumuman resmi Prabowo selepas pelantikan.

"Rencananya mungkin saya tidak tahu, nanti tunggulah pokoknya 20 dilantik mungkin 21 ya akan diumumkan," ucap Ketua MPR RI itu.

Sejumlah tokoh ke Hambalang Di tengah proses penyusunan kabinet, sejumlah tokoh tampak mendatangi kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 27 September lalu.

Tokoh-tokoh tersebut digadang-gadang masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lima tahun mendatang.

Adapun tokoh yang hadir seperti Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, dan sejumlah elite Partai Gerindra. Para tokoh tersebut bergantian datang ke kediaman Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dari siang hingga sore hari.

Menanggapi ini, Juru Bicara (Jubir) Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa.

“Kalau Beliau-beliau kan memang terkait dengan Pak Prabowo. Pak Sjafrie asisten khusus Pak Prabowo dan selama ini membantu Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan,” ujar Dahnil dikutip dari Kompas TV, Minggu (29/9/2024).

"Mbak Meutya kan juga Ketua Komisi I adalah mitra kerja Pak Prabowo. Jadi, beliau-beliau ya sering berdiskusi dengan Pak Prabowo,” katanya.

Ada 5 Menko dalam 46 Kementerian

Beredar daftar nama 46 kementerian Prabowo-Gibran, elite Gerindra akui jumlah menteri akan bertambah.

Jumlah kementerian akan bertambah drastis di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Di Pemerintahan Jokowi saat ini, jumlah menteri hanya 34.

Gerindra selaku partai politik pemerintahan saat ini mengakui ada sekitar 44 hingga 46 kementerian di era Prabowo-Gibran.

Baca juga: Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Dilantik Satu Hari Usai Pelantikan Presiden, Ada Fit and Proper Test

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI 20 Oktober 2024 pekan depan.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan jumlah kementerian  masih dalam tahap finalisasi. 

Sebab, penambahan nomenklatur kementerian guna mengoptimalkan pemerintahan Prabowo ke depan.

"Jadi begini saya nanti baru masih mau menghitung finalisasinya jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada pas sekitar-sekitar itu (44-26 kementerian)," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Di sisi lain, Dasco menyebut jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD), akan disesuaikan dengan komposisi kementerian.

Dasco memastikan, penerapan AKD DPR akan dilakukan sebelum pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Seperti diketahui AKD DPR RI akan dimekarkan menjadi 13 komisi dari saat ini 11 komisi.

Sementara jumlah kementerian di era Presiden Jokowi saat ini adalah 34 kementerian.

Baca juga: Usai Prabowo Dilantik Presiden, Partai Buruh Demo Tuntut Upah Naik dan Pembatalan UU Cipta Kerja

Sementara itu beredar nama-nama 46 kementerian Prabowo-Gibran yakni :

1. Kementerian Luar Negeri

2. Kementerian Pertahanan

4. Kementerian Komunikasi dan Informatika

5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

7. Kementerian Pertanian

8. Kementerian Kehutanan

9. Kementerian Kelautan dan Perikanan

10. Kementerian Pekerjaan Umum

11. Kementerian Perumahan Rakyat

12. Kementerian Perhubungan

13. Kementerian Desa

14. Kementerian Transmigrasi

15. Kementerian Perdagangan

16. Kementerian BUMN

17. Kementerian Koperasi

18. Kementerian Perindustrian

19. Kementerian Pariwisata

20. Kementerian Ekonomi Kreatif

21. Kementerian UMKM

22. Kementerian Agama

23. Kementerian Sosial

24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

25. Kementerian Kesehatan

26. Kementerian Ketenagakerjaan

27. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI)

29. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi

30. Kementerian Pendidikan Tinggi

31. Kementerian Kebudayaan

32. Kementerian Pemuda dan Olahraga

33. Kementerian Keuangan

34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

36. Kementerian Lingkungan Hidup

37. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

38. Kementerian Hukum

39. Kementerian HAM

40. Kementerian Sekretariat Negara

41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5 Menko

42. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

43. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

44. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

45. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

46. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Tribunnews.com dengan judul Beredar Nama-nama 46 Kementerian Prabowo-Gibran, Elite Gerindra Akui Jumlah Kementerian 44-46

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Partai Nasdem Pastikan Tidak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Pertimbangannya

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved