Daftar 107 Calon Menteri dan Wamen, Prabowo Subianto Nyatakan Puas, Tapi Dikritik Pakar Hukum

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan puas dengan para calon menterinya yang dipanggil ke Kertanegara.

Ia menyampaikan, sudah menyeleksi siapa saja yang akan menduduki kursi kabinet sejak lama.

Orang-orang yang dianggap layak menjadi menteri kemudian dipantau dan diajak berdiskusi.

Mereka yang masuk daftar calon menteri Prabowo lalu menyatakan kesanggupannya membantu pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Baca juga: Hari Ini Dikumpulkan di Hambalang, Daftar Nama 107 Calon Menteri dan Wamen Kabinet Prabowo-Gibran

Baca juga: Lokasi dan Jadwal Pelantikan Presiden 2024, 49 Nama Calon Menteri dan Susunan Kabinet Prabowo-Gibran

Setelah itu, para calon menteri dipanggil ke Kertanegara pada Selasa (15/10) untuk dikonfirmasi sekali lagi apakah mereka benar-benar bersedia membantu Prabowo di pemerintahan.

“Jadi, sebetulnya hari ini hanya mengonfirmasi. Saya mengonfirmasi, yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semua menyatakan sanggup, saya memberi beberapa penekanan kira-kira arah kebijakan kita secara garis besar, saya puas dan suasana sangat baik,” tambahnya.

Kabinet Gemuk

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menilai gemuknya kabinet pemerintah Prabowo bakal timbulkan banyak permasalahan.

Diketahui Prabowo telah memanggil 49 tokoh untuk menjadi calon menteri dan 58 calon wakil menteri dan kepala badan di pemerintahannya mendatang.

"Menurut saya nggak bagus (kabinet gemuk) karena keberhasilan suatu pemerintahan tidak tergantung pada kuantitas menteri," kata Bivitri kepada Tribun di Jakarta, Selasa (15/10).

Ia menerangkan bakal terjadi banyak permasalahan, dengan banyaknya jumlah kabinet menteri di pemerintahan.

"Jadi kalau misalnya kemudian kementerian malah dipecah-pecah. Jadi lebih banyak masalah, itu yang akan timbul," terangnya.

Selain itu dikatakannya, buat kementerian baru dan bongkar kementerian butuh waktu yang lama untuk jadi stabil, minimal dua tahun.

"Itu semua akan membuat kementerian mungkin nggak jalan dengan cepat untuk menjalankan portofolionya masing-masing," lanjutnya.

Kemudian dikatakan Bivitri banyaknya jumlah menteri juga akan memerlukan banyak anggaran.

Nambah Kementerian pasti nambah anggaran yang banyak padahal kita lagi kayak gini situasinya," tandasnya.

Baca juga: Nama-nama Perempuan Calon Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Ada Widiyanti Putri dan Sri Mulyani