Buntut Natalius Pigai Singgung Anggaran Rp 20 T, Kritik Dino Patti Djalal dan Balasan Menkumham

TRIBUNKALTIM.CO - Pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Natalius Pigai terkait keinginannya agar anggaran naik dari Rp 60 Miliar menjadi Rp 20 Triliun menukai kritik, salah satunya dari Wakil Menteri Luar Negeri dan Mantan Dubes AS, Dino Patti Djalal.

Pernyataan Natalius Pigai soal anggaran Kementerian Hukum dan HAM dinilai banyak pihak tidak realistis dan berpotensi menghamburkan uang negara, salah satu kritik dari Dino Patti Djalal.

Hingga Natalius Pigai dan Dino Patti Djalal ini saling berbalas komentar di media sosial buntut usulan kenaikan anggaran Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Dino Patti Djalal, usulan Natalius Pigai tersebut sebagai langkah yang tidak realistis dan berpotensi menghamburkan uang negara untuk program-program yang tidak jelas.

Baca juga: Terjawab Siapa Natalius Pigai, Ini Profil dan Biodata Menteri HAM Kabinet Merah Putih Prabowo 2024

Kenaikan anggaran yang drastis ini dianggap tidak mungkin dikabulkan oleh Presiden Prabowo, Menteri Keuangan, dan DPR.

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, proposal semacam ini berisiko tinggi dan berpotensi membuka peluang korupsi.

Para pejabat pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan rencana kebijakan yang memerlukan dukungan anggaran besar.

"Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai utk naikkan anggaran dari 60 Milyar menjadi 20 Trilyun adalah yg hal yg tidak masuk akal, dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR krn akan menghamburkan uang negara utk program2 yg tidak jelas dan akan berbuntut korupsi," tulis Dino.

Natalius Pigai pun diingatkannya untuk menjaga kredibilitas kementeriannya.

Selain itu, Natalius Pigai diminta untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, Sekretaris Negara, dan kantor Presiden sebelum mengeluarkan pernyataan yang berisiko.

Saat ini, sebagai pejabat pemerintah, tanggung jawabnya lebih besar daripada ketika menjadi aktivis.

"Menteri jangan menyulitkan Presiden, dan harus jaga kredibilitas Kementeriannya," ujar Dino. 

"Koordinasi dulu dgn Menkonya, Setneg dan kantor Presiden sebelum membuat pernyataan kebijakan yg berisiko tinggi. Ingat, anda sekarang pejabat Pemerintah, bukan aktifis lagi," bebernya. 

"Credibility is everything (Kredibilitas adalah segalanya)," tegas Dino.

Baca juga: Rekam Jejak Natalius Pigai dan Kekayaannya: Dari Aktivis hingga Menteri Hukum dan HAM

 Pernyataan Dino Patti Djalal pun disambut ramai masyarakat.