Alwi Al Qodri Paparkan Kendala Pembentukan AKD DPRD Balikpapan Periode 2024-2029

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kota Balikpapan untuk periode 2024-2029 masih menemui kendala.

Unsur pimpinan definitif DPRD telah ditetapkan dan dilantik, proses pembentukan AKD yang terdiri dari komisi-komisi dan badan-badan dewan belum selesai.  

Hal ini disebabkan oleh dinamika internal antarfraksi yang belum menemukan titik temu.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qodri, menyatakan bahwa hingga kini ada tiga fraksi yang belum menyetorkan nama-nama anggotanya untuk masuk ke dalam AKD.

Baca juga: Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qodri Tegaskan Komitmen Percepat Pembentukan AKD demi Dukung APBD 2024

Tiga fraksi tersebut adalah Fraksi PKB, PDI Perjuangan, dan Gerindra.

Keterlambatan pengajuan nama ini diduga terkait perbedaan pandangan di antara fraksi mengenai kepemimpinan komisi-komisi dalam AKD.

Menimbulkan Tarik-menarik

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan, H. Haris menanggapi situasi ini dengan penjelasan bahwa pertemuan awal untuk pembentukan AKD sebenarnya sudah dilaksanakan, melibatkan Ketua DPRD, tiga wakil ketua, serta enam ketua fraksi.

Dalam pertemuan tersebut, terjadi diskusi terkait penempatan posisi ketua komisi dan ketua badan dalam AKD.

Dalam diskusi itu, ada dua fraksi lagi yang ingin mendapatkan posisi Ketua Komisi. Jadi, total ada tiga fraksi yang mengajukan permintaan menjadi Ketua Komisi dan Ketua Badan. 

"Hal ini menimbulkan tarik-menarik sehingga tidak tercapai kesepakatan,” ungkap H. Haris, Jumat (25/10/2024) di Balikpapan, Kalimantan Timur. 

Karena tidak ada kesepakatan antarfraksi, lanjut H. Haris, Fraksi Golkar kemudian mengusulkan agar diskusi dihentikan atau diskors sementara.

Baca juga: Pimpinan Definitif DPRD Balikpapan Terbentuk, Ini Harapan Pjs Ahmad Muzakkir

Namun, Fraksi PKB, PDI Perjuangan, dan Gerindra mendesak agar perundingan tetap dilanjutkan, dengan harapan AKD segera terbentuk.

“Kami sebenarnya ingin diskusi dilanjutkan supaya AKD bisa selesai tepat waktu. Namun, dengan adanya deadlock dalam komunikasi antarfraksi, proses ini akhirnya terhambat,” ujar H. Haris.

Lebih lanjut, H. Haris menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan tidak bermaksud menghambat pembentukan AKD dan bukan karena enggan menyetorkan nama-nama anggotanya.

Namun, pihaknya ingin menghindari kemungkinan deadlock kembali dalam pertemuan berikutnya.