Ibu Kota Negara
Prabowo Anggap IKN sebagai 'Ibukota Politik,' Ungkap Rencana Kelanjutan Pembangunan dalam 4 Tahun
Bahas kelanjutan IKN, Presiden Prabowo Subianto anggap IKN sebagai 'Ibukota politik' target rampungkan pembangunan dalam 4 tahun.
TRIBUNKALTIM.CO - Bahas kelanjutan IKN, Presiden Prabowo Subianto anggap IKN sebagai 'Ibukota politik' target rampungkan pembangunan dalam 4 tahun.
Nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di pemerintahan Prabowo-Gibran kembali dibahas.
Presiden Prabowo Subianto membahas soal IKN di hadapan para menterinya.
Baca juga: IKN di Kaltim Berpotensi Jadi Jadebotabek, Pakar Minta Samarinda dan Balikpapan Ikut Dikembangkan
Anggota Kabinet Merah Putih mendapatkan sejumlah pengarahan dalam retreat hari kedua di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, (26/10/2024).
Pengarahan terakhir disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Materi yang disampaikan oleh Prabowo dalam pengarahan tersebut, salah satunya terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Sesi terakhir sore ini, Pak Presiden Prabowo memberikan pengarahan. Satu dari empat poin pengarahan beliau adalah soal IKN," ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam akun instagramnya.
Dalam pengarahannya soal IKN, Prabowo menegaskan kepada para menteri mengenai kelanjutan pembangunan Ibu Kota baru tersebut.
Prabowo menegaskan bahwa soal IKN semuanya sudah sangat jelas.

"Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," kata Raja Juli.
Dalam retreat tersebut kata Raja Juli, Prabowo menyampaikan rencananya untuk merampungkan pembangunan IKN dalam empat tahun.
Bagi Prabowo IKN adalah “Ibukota Politik".
Baca juga: Pemprov Kaltim Berharap Kehadiran IKN Bisa Membantu Kejar Target Realisasi Investasi
"Oleh karen itu, selain gedung-gedung lembaga eksekutif (yang sekarang hampir selesai) dalam empat tahun ke depan, OIKN (Otoritas Ibu Kota Nusantara) harus merampungkan (2 cabang triaspolitika lainnya) yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif," tulisnya.
Prabowo bahkan berharap sidang paripurna DPR/MPR dapat diselenggarakan di IKN pada Agustus 2028 nanti.
"Bahkan, beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," pungkasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.