DPRD Bontang Desak Evaluasi Manajemen PT LBB karena Tunggakan Gaji Karyawan Belum Dibayar

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Masalah tunggakan gaji di PT Laut Bontang Bersinar (LBB), anak usaha Perumda AUJ Bontang, kian meresahkan.

Selama tiga bulan terakhir, para karyawan pengelola Pelabuhan Loktuan belum menerima hak mereka, meskipun kegiatan operasional perusahaan berjalan lancar.

Persoalan tunggakan gaji karyawan PT LBB kembali terungkap setelah salah seorang pekerja buka suara.

Ia mengaku masalah gaji tidak pernah benar-benar tuntas. Bulan Juli lalu bahkan dibayarkan dengan cara mencicil. 

Baca juga: Aksesibilitas Masyarakat Terancam, DPRD Bontang Desak Pembangunan Jalan Gang Segera Dilakukan

“Kami bingung, perusahaan selalu punya uang, tapi kami sampai tiga bulan tidak gajian. Sementara operasional direktur, kabarnya, tetap lancar,” ujar seorang karyawan yang namanya sengaja disamarkan, Senin (28/10/2024).

Para pekerja pun telah melaporkan masalah ini ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, dengan harapan ada penelusuran menyeluruh dan tindakan tegas terhadap PT LBB. 

Mereka berharap dinas segera memeriksa penyebab keterlambatan pembayaran gaji ini dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.

Masalah ini kemudian mendapat perhatian dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bontang, Heri Keswanto, yang meminta agar Direktur PT LBB, Lien Sikin, segera dicopot. 

Heri menilai, kondisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya tata kelola yang buruk, terutama terkait pembayaran gaji dan jaminan ketenagakerjaan serta kesehatan karyawan yang terus tertunda sejak Agustus lalu.

“Ini sudah berjalan hampir dua tahun tanpa solusi. Bagaimana bisa perusahaan yang selalu bertransaksi lancar tetapi menunggak gaji karyawan. Dinas Ketenagakerjaan harus segera mengambil tindakan, jangan sampai ada pembiaran,” tegas Heri, Ketua Komisi A DPRD Bontang, saat dihubungi terpisah.

Selain menyoroti buruknya manajemen PT LBB, Heri juga mempertanyakan peran Dewan Pengawas dan Pimpinan Perumda AUJ, yang menurutnya gagal dalam mengawasi anak perusahaannya. 

Ia mengkritik kurangnya evaluasi serius terhadap kondisi perusahaan, yang berdampak pada kesejahteraan pekerja.

“Sebelum saya menjabat, masalah di PT LBB ini sudah ada, tapi kenapa tidak pernah berani dievaluasi? Harusnya ada langkah yang diambil Dewan Pengawas,” ungkapnya.

DPRD berharap, dengan adanya perhatian dari Dinas Ketenagakerjaan dan manajemen Perumda AUJ, hak-hak pekerja dapat terlindungi dan perusahaan bisa lebih transparan dalam pengelolaan keuangannya.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media telah berusaha menghubungi Direktur PT LBB, Lien Sikin, untuk klarifikasi, namun belum mendapat tanggapan.(*)