Pemkot Balikpapan Revisi Nota Penjelasan, Sejumlah Proyek Ditunda Akibat Pengurangan DBH dan DAU

Ringkasan Berita:

• Pemkot Balikpapan sesuaikan anggaran setelah DBH dan DAU dipangkas Rp1,55 triliun.
• Program prioritas tetap berjalan, termasuk RS Balikpapan Timur dan pendidikan.
• Infrastruktur dan proyek non-urgent ditunda demi stabilitas fiskal daerah.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan kembali melakukan penyesuaian terhadap rancangan anggaran setelah adanya keputusan Kementerian Keuangan yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) hingga sekitar Rp1,55 triliun. 

Kondisi ini membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus melakukan evaluasi menyeluruh, Jumat (21/11).

Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimim menjelaskan bahwa pengurangan anggaran dalam jumlah besar tidak mudah, sehingga seluruh komponen pendapatan, SILPA, hingga belanja harus ditata ulang.

“Mengurangi Rp1 triliun itu bukan hal sederhana. Kami evaluasi ulang semuanya, mulai pendapatan, SILPA, dan belanja,” ujarnya.

Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah adalah memprioritaskan program super prioritas, sementara kegiatan yang tidak mendesak harus ditunda lebih dahulu.

Baca juga: Pemkot Balikpapan Ajak Sekolah Rayakan Hari Anak Sedunia Lewat Sehari Belajar di Luar Kelas

“Ada kegiatan-kegiatan yang sementara kami tahan karena kemampuan keuangan tidak memungkinkan. Tapi untuk yang benar-benar prioritas tetap kami jalankan,” katanya.

Beberapa program yang tetap dipertahankan di antaranya pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur, layanan BPJS, serta seragam sekolah gratis.

Ia memastikan program pendidikan tetap berjalan, termasuk pembangunan SD dan SMP yang setiap tahun dialokasikan minimal satu unit.

Namun, sejumlah proyek harus ditunda, seperti pembangunan Command Center Diskominfo dan beberapa pembangunan puskesmas.

Sektor infrastruktur juga mengalami penyesuaian, terutama peningkatan dan rehabilitasi jalan.

Baca juga: Tangis Laili Ceritakan Kehilangan 3 Anak di Kubangan Maut Balikpapan, Banyak Komentar Menyalahkan

“Penanganan banjir tetap berjalan, tetapi tidak bisa sepenuhnya karena yang paling banyak dikurangi memang belanja infrastruktur,” jelasnya.

Sekda menegaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan menyusun ulang daftar prioritas agar anggaran yang tersisa bisa digunakan secara optimal.

“PU yang menentukan mana yang urgent. Yang masih bisa ditunda, kita tunda dulu. Kita fokus pada penanganan banjir dan jalan yang benar-benar mendesak,” tegasnya.

Sementara itu, belanja wajib seperti gaji pegawai tetap aman, bahwa gaji PNS dan P3K, termasuk gaji ke-13 dan THR, sudah disiapkan hingga 14 bulan ke depan.

“Alhamdulillah kita tidak kesulitan seperti beberapa daerah lain. Komitmen kita terhadap pembayaran P3K tetap terjaga,” katanya.

Pada akhir penjelasannya, Sekda menegaskan bahwa seluruh langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah dan memastikan program penting tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. (*)