Ibu Kota Negara

Bukan Januari 2025, Pemindahan ASN ke IKN Masih Tunggu Arahan dari Presiden Prabowo Subianto

Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menanti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Editor: Heriani AM
KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER
Gedung Kementerian Koordinator I di KIPP Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menanti arahan Presiden Prabowo Subianto. (KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER) 

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), dipastikan bakal dilanjutkan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Presiden Prabowo Subianto memastikan akan mendukung penuh penyelesaian pembangunan IKN di Kaltim.  

IKN sendiri merupakan proyek warisan pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 Menurut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dukungan Prabowo terhadap keberlangsungan proyek IKN ini disampaikan saat acara retreat atau pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

"Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas" tulis Raja Juli dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip pada Minggu (27/10/2024).  

Pernyataan Prabowo ini, sambung Juli, menjadi jawaban atas kabar simpang siur terkait kelanjutan pembangunan IKN di masa pemerintahan sekarang.  

"Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," beber politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.  

Raja Juli lalu menyinggung soal arahan Prabowo agar gedung-gedung instansi pemerintah di IKN bisa rampung secepatnya.

Baca juga: Prabowo Teken Perpres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN di Kaltim, Tunggu Semuanya Siap

Bahkan kalau bisa diselesaikan dalam waktu empat tahun.  

"Oleh karen itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif," kata dia.  

Sebelumnya, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengaku sudah berbincang dengan Prabowo sebelum dilantik menjadi presiden pada 18 Oktober lalu.  

"Setelah berbincang dengan Presiden terpilih hari ini, beliau menyampaikan target-targetnya untuk pembangunan Nusantara. Yaitu akan fokus melakukan percepatan, sehingga menjadi angin segar untuk business opportunity (kesempatan bisnis)," ujar Basuki dalam siaran pers Otorita IKN.  

Baca juga: Rencana Prabowo Ajak Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke IKN di Kaltim Usai dari Magelang

Otorita IKN bersama investor pelopor juga menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan di Kantor Kementerian PUPR.

Ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah pengalokasian lahan aset dalam penguasaan (ADP) yang sebelumnya dilakukan oleh pelaku usaha pelopor.  

Basuki juga menandatangani sejumlah akta notarial perjanjian kerja sama dengan lima investor pelopor, yaitu PT Delonix Bravo Investment, PT Magnum Investment Nusantara, PT Plataran Boga Rasa, PT Primahotel Manajemen Indonesia, dan PT Patra Jasa.  

Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved