Nasib IKN di Kaltim Era Prabowo, Menteri PU Sebut Tetap Jalan Tapi Swasembada Pangan Prioritas

TRIBUNKALTIM.CO - Nasib IKN di Kaltim era Prabowo, Menteri PU sebut akan tetap jalan, namun prioritas ke swasembada pangan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan terwujudnya swasembada pangan. 

"IKN sih tetap, prioritasnya sekarang kan swasembada pangan," kata Menteri Dody saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dody menegaskan, hal tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan di Tanah Air.

Sehingga, sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk mendukung program yang dicanangkan Presiden dengan cara membantu Kementerian Pertanian melalui pembangunan irigasi.

Baca juga: Anggaran IKN Terpangkas Era Prabowo, DPRD Kaltim Dorong Percepatan Pembangunan

 "Arahannya itu swasembada pangan, kita ini kekurangan beras loh," ujarnya.

"Beras itu utama. Kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada, berarti support Kementan.

Itu dulu yang utama, termasuk swasembada air," lanjut Menteri Dody.

Meski demikian, bukan berarti prioritas swasembada pangan ini akan membuat pembangunan IKN terhenti.

Ia mengatakan, pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan dan diharapkan rampung dalam 4 tahun.

"Insya Allah," tambahnya.

Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam Asta Citanya menyatakan akan melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta keberlanjutan pembangunan IKN di Kaltim.

Selain itu, Presiden juga menginginkan Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri pangan dengan target pencapaian kurang dari 4 tahun.

Sebelumnya, Dody Hanggodo resmi menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU) dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pengumuman tersebut disampaikan secara resmi oleh Prabowo pada Minggu (20/10).

 Dengan dilantiknya Dody sebagai Menteri Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami perubahan nomenklatur, terbagi menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tak Diteken Jokowi, DPR Minta Presiden Prabowo Segera Terbitkan Perpres IKN Kaltim

 Tak diteken Jokowi, DPR berharap Presiden Prabowo Subianto segera terbitkan Perpres soal pemindahan ibu kota ke IKN di Kaltim.

Harapan ini sebagaimana diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda.

 "Dalam konteks legislasi kami berharap Pak Prabowo segera kemudian mengeluarkan peraturan presiden yang merupakan turunan dari Undang-Undang IKN terkait dengan perpindahan ibu kota kita secara resmi dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara," jelas Rifqi pada Senin (28/10/2024).

Rifqi menyambut positif sikap Prabowo yang disebut ingin pembangunan IKN dikebut dalam 4 tahun ke depan.

Ia juga mengapresiasi kabar bahwa eks Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN, dan berharap Basuki sanggup melakukan percepatan.

Baca juga: Rencana Prabowo Ajak Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke IKN di Kaltim Usai dari Magelang

DPR, kata Rifqi, akan turut melaksanakan fungsinya demi suksesnya pembangunan IKN, baik lewat fungsi budgeting, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan.

"Dalam konteks budgeting kami berharap Otorita IKN yang merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI diberikan kewenangan bukan hanya terkait dengan pengelolaan IKN tetapi juga dalam konteks pembangunan dan penataan infrastruktur,” kata Rifqi.

Sebelumnya, IKN sama sekali tak disinggung Prabowo dalam dua kali pidatonya, yakni pada pelantikannya sebagai presiden kedelapan dan pada sidang kabinet paripurna perdana.

Namun, ketika masih berstatus sebagai menteri pertahanan dan presiden terpilih, Prabowo berjanji akan menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan baik saat ia menjabat nanti.

"Yang pertama tentang IKN saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa, IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik.

Karena memang sangat dibutuhkan," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (12/8/2024) malam.

Komitmen Prabowo Tuntaskan Pembangunan IKN di Kaltim, 4 Tahun Harus Selesai

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), dipastikan bakal dilanjutkan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Presiden Prabowo Subianto memastikan akan mendukung penuh penyelesaian pembangunan IKN di Kaltim.  

IKN sendiri merupakan proyek warisan pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 Menurut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dukungan Prabowo terhadap keberlangsungan proyek IKN ini disampaikan saat acara retreat atau pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Baca juga: Prabowo Minta Basuki Jadi Kepala Otorita IKN, Tinggal Tunggu Pelantikan Resmi

"Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas" tulis Raja Juli dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip pada Minggu (27/10/2024).  

Pernyataan Prabowo ini, sambung Juli, menjadi jawaban atas kabar simpang siur terkait kelanjutan pembangunan IKN di masa pemerintahan sekarang.  

"Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," beber politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.  

Raja Juli lalu menyinggung soal arahan Prabowo agar gedung-gedung instansi pemerintah di IKN bisa rampung secepatnya.

Bahkan kalau bisa diselesaikan dalam waktu empat tahun.  

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif," kata dia.  

Sebelumnya, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengaku sudah berbincang dengan Prabowo sebelum dilantik menjadi presiden pada 18 Oktober lalu.  

"Setelah berbincang dengan Presiden terpilih hari ini, beliau menyampaikan target-targetnya untuk pembangunan Nusantara. Yaitu akan fokus melakukan percepatan, sehingga menjadi angin segar untuk business opportunity (kesempatan bisnis)," ujar Basuki dalam siaran pers Otorita IKN.  

Baca juga: Rencana Prabowo Ajak Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke IKN di Kaltim Usai dari Magelang

Otorita IKN bersama investor pelopor juga menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan di Kantor Kementerian PUPR.

Ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah pengalokasian lahan aset dalam penguasaan (ADP) yang sebelumnya dilakukan oleh pelaku usaha pelopor.  

Basuki juga menandatangani sejumlah akta notarial perjanjian kerja sama dengan lima investor pelopor, yaitu PT Delonix Bravo Investment, PT Magnum Investment Nusantara, PT Plataran Boga Rasa, PT Primahotel Manajemen Indonesia, dan PT Patra Jasa.  

Dengan adanya target pembangunan dari Prabowo, Basuki berharap para investor dapat mengajak investor lain untuk menanamkan modal di IKN.  

Otorita IKN berkomitmen untuk mempermudah seluruh proses administrasi yang terkait.

"Kami harap juga teman-teman investor di sini bisa mengajak teman-teman pelaku usaha lain untuk bergabung. Kami usahakan semua proses administrasinya akan mudah, yang pasti masuk dulu, diskusikan bersama supaya bisa cepat terbangun," tegasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Permintaan Prabowo Soal IKN: Dilanjutkan dan Diselesaikan dalam 4 Tahun"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPR Harap Prabowo Segera Teken Perpres IKN", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/28/14303561/dpr-harap-prabowo-segera-teken-perpres-ikn.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Menteri PU Tegaskan IKN Tetap Jalan, tapi Prioritas Sekarang Swasembada Pangan

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram