Komisi III DPRD Samarinda Dorong Dishub Sinergikan Pengelolaan Parkir dan Penerangan Jalan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Baru-baru ini, jajaran Komisi III DPRD Samarinda melakukan pertemuan perdana dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda. 

Pertemuan ini, selain sebagai ajang silaturahmi dan konsolidasi, juga membahas sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian publik. 

Salah satu diantaranya adalah menyoal pendapatan parkir yang masih menimbulkan perbedaan persepsi antar instansi terkait.

Baca juga: Bertemu Komisi III DPRD Samarinda, Dishub Bahas Persoalan Parkir Liar yang Meresahkan Masyarakat

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyatakan adanya ketidaksinkronan persepsi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dishub dalam mengelola pendapatan parkir. 

Menurutnya, parkir yang berada di area dalam pekarangan usaha masuk dalam pajak yang dikelola Bapenda, sementara parkir di tepi jalan menjadi ranah Dishub yang masuk dalam kategori retribusi. 

“Namun mereka sudah bertemu dan bersepakat untuk menggunakan e-parking di semua wilayah, supaya lebih jelas. Karena selama ini, masing-masing memiliki target sendiri. Dishub ingin mencapai PAD nya, sedangkan Bapenda juga ingin mencapai targetnya. Ini yang perlu disamakan persepsinya karena krusial," jelas Deni (29/10).

Selain isu parkir, Komisi III juga menyoroti persoalan penerangan jalan umum (PJU) di Samarinda. Dishub Samarinda menyebutkan bahwa saat ini masih ada sekitar 3.100 titik jalan yang membutuhkan lampu penerangan. 

Deni mengakui bahwa kurangnya penerangan di sejumlah ruas jalan, terutama jalan pinggiran, menimbulkan risiko keselamatan, baik dari segi keamanan maupun potensi kecelakaan lalu lintas.

"Jika ini bisa dicapai dalam beberapa tahun ke depan, seluruh jalan di Samarinda bisa diterangi," tuturnya.

Meski demikian, terbatasnya anggaran menjadi tantangan utama bagi Dishub untuk merealisasikan program ini.

Deni menyampaikan bahwa Dishub berharap adanya peningkatan anggaran di tahun depan agar kebutuhan penerangan jalan dapat terpenuhi. 

Pihaknya juga menerima informasi bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan alokasi anggaran sebesar 10 persen bagi kebutuhan dasar transportasi, termasuk penerangan jalan.

"Namun, kami belum tahu pasti berapa besarannya," pungkasnya.(*)