Bupati Mahulu Buka Kegiatan Laporan Akhir Kajian Pengelolaan UPTD Air Minum, Harus Profesional

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Dalam upaya meningkatkan akses air minum yang berkualitas bagi masyarakat, Bupati Mahakam Ulu Dr. Bonifasius Belawan Geh membuka kegiatan Laporan Akhir Kajian Naskah Akademik dan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola UPTD Air Minum. 

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan air yang profesional dan berkelanjutan di Kabupaten Mahulu.

Bupati Mahulu, Dr. Bonifasius Belawan Geh, menegaskan, Pemkab Mahulu berkomitmen untuk memastikan bahwa pengelolaan air minum di Mahulu dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. 

Ia juga menyoroti pentingnya UPTD Air Minum yang efisien. 

Baca juga: Lepas Sambut Pimpinan BPD Kaltimtara Cabang Ujoh Bilang Dihadiri Bupati Mahulu Bonifasius Belawan

"Kehadiran UPTD Air Minum yang efisien adalah kunci untuk menjamin akses air bersih yang layak bagi warga," katanya. 

Dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Fugo Samarinda pada Senin (28/10/2024), Bupati menjelaskan latar belakang kajian ini. 

"Meskipun UPTD telah dibentuk, kita harus akui bahwa operasionalnya belum optimal. Oleh karena itu, kajian ini sangat diperlukan," ujarnya.

Hasil kajian ini telah melahirkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022. 

"Peraturan ini bukan hanya untuk memenuhi aspek hukum, tetapi juga sebagai panduan praktis untuk meningkatkan kinerja UPTD," tuturnya. 

Bupati menekankan tujuan penyusunan naskah akademik.

"Kita harus membangun struktur organisasi yang efisien untuk memastikan semua aspek pengelolaan air berjalan lancar," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan perlunya pendekatan menyeluruh. 

"Ketersediaan air minum yang layak harus dijamin untuk jangka panjang, dengan mempertimbangkan semua faktor," tambahnya.

Sebagai penutup, Bupati mengajak semua pihak untuk berkolaborasi. 

"Mari kita bersama-sama mewujudkan pengelolaan air minum yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Mahulu," pungkasnya. 

Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait, diharapkan hasil kajian ini menjadi landasan bagi kebijakan inovatif dalam pengelolaan air minum di Kabupaten Mahulu. (*)