Ketua DPRD Mahulu Devung Paran Ungkap Penurunan APBD 2026 Capai Rp 843 Miliar

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG – Ketua DPRD Mahakam Ulu, Devung Paran, mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mahakam Ulu tahun depan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Menurutnya, terdapat pengurangan anggaran sekitar Rp843 miliar yang harus disesuaikan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.

“Ya, kalau untuk tahun depan itu memang kita ada penurunan APBD yang luar biasa besar. Jadi kita nanti akan ada penyesuaian sekitar Rp843 miliar yang harus kita kurangi anggarannya di tahun depan,” ujarnya, Jumat (10/10/2025).

Baca juga: DPMK Mahulu Kaltim Siapkan Ekskavator Mini untuk Buka Lahan Pertanian 10 Ha Tiap Kampung

Ia menjelaskan, penyesuaian anggaran tersebut akan dilakukan melalui kerja sama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, dengan fokus pada kebutuhan prioritas masyarakat Mahakam Ulu. Prioritas utama dalam APBD mendatang akan diarahkan pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang yang tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang masih berlaku.

“Karena RPJMD Bupati dan Wakil Bupati baru nanti baru selesai sekitar Maret 2026, maka APBD tahun depan masih menggunakan RPJMD lama. Mungkin APBD Perubahan 2026 baru bisa menyesuaikan dengan visi dan misi bupati baru,” jelasnya.

Ia juga menyinggung harapan adanya tambahan dana dari pemerintah pusat melalui peningkatan Transfer ke Daerah (TKD). 

Disebutkan bahwa sejumlah kepala daerah di Indonesia, termasuk Gubernur Kaltim, telah menghadap Kementerian Keuangan untuk membahas persoalan tersebut.

“Sebenarnya dari persatuan kepala daerah se-Indonesia sudah menghadap ke Kementerian Keuangan, termasuk Pak Gubernur kita. Tapi dari Kementerian Keuangan, Pak Menteri menyatakan kalau ada perbaikan keuangan di triwulan kedua 2026, bisa saja ada peningkatan transfer ke daerah lagi. Harapan kita, mudah-mudahan keuangan negara membaik,” tuturnya.

Terkait realisasi anggaran tahun berjalan, ia menyoroti rendahnya daya serap anggaran yang baru mencapai sekitar 40 persen. 

Ia menegaskan agar seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mempercepat penyerapan anggaran agar tidak terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang besar.

“Harapannya, kepala-kepala OPD sebagai penanggung jawab anggaran harus betul-betul mengejar daya serap anggaran supaya Silpa dari kegiatan yang tidak terlaksana tidak banyak. DPRD melalui komisi-komisi juga akan melakukan pengawasan ketat selama dua bulan ke depan,” pungkasnya. (*)