Daftar Temuan BPK di Mega Proyek IKN Nusantara di Kaltim, BPK Beri 51 Rekomendasi ke PUPR

TRIBUNKALTIM.CO - Berikut daftar temuan BPK di mega proyek IKN Nusantara di Kaltim yang jadi sorotan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beri 51 rekomendasi ke PUPR.

Hasil pemeriksaan BPK atas pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan terdapat masalah dalam proyek Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Hal itu diungkapkan Menteri PU Dody Hanggodo dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (30/10).

Baca juga: Kerasnya Ibu Kota Telah Dirasakan Ratusan Orang, tak Punya Keahlian, Siap-siap Dipulangkan dari IKN

"Dari 108 rekomendasi tersebut, ada 57 rekomendasi senilai Rp 240,52 miliar. Kemudian ada satu laporan hasil pemeriksaan atas pekerjaan- pekerjaan di IKN ada total 51 rekomendasi," ujar Dody. 

Ia menjelaskan, temuan tersebut didominasi oleh masalah administrasi dan prosedur yang kurang sesuai. 

"Atas dua laporan hasil pemeriksaan tersebut, kami telah menindaklanjuti, memang belum 100 persen, sekitar 99 rekomendasi dari 108 rekomendasi," lanjut Dody. 

Ada pun dari 99 rekomendasi tersebut, sebanyak 53 di antaranya memiliki nilai Rp 229,23 miliar dan 46 rekomendasi sisanya adalah atas pekerjaan Kementerian PU untuk IKN. 

"Dengan demikian, dari 99 yang telah kami tindaklanjuti, 17 telah diterima oleh BPK, sedangkan 82 rekomendasi masih ditelaah ulang oleh BPK," ucap Dody. 

Sebelumnya, pasokan material konstruksi menjadi salah satu masalah yang ditemukan oleh BPK untuk proyek IKN.

Hal itu tersaji di dalam dokumen BPK berjudul Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang penerbitannya ditandatangani pada 28 Maret 2024. 

Terkait material konstruksi, BPK menemukan pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN Tahap I belum optimal. 

Di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN, dan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali.

Selain itu, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton. 

Realisasi Anggaran

Sementara itu, realisasi anggaran Kementerian PU untuk proyek IKN terhitung mulai 1 Januari 2024-25 Oktober 2024 adalah Rp 41,90 triliun.

"Untuk dukungan infrastruktur kepada ibu kota negara tahun 2024 sebesar Rp 41,90 triliun," ujar Dody. 

Angka tersebut setara dengan pelaksanaan paket fisik sebesar 57,8 persen dari alokasi untuk proyek IKN tahun 2024.

Ada pun pekerjaannya tersebar di empat direktorat jenderal (ditjen). Pertama yakni Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 1,45 triliun yang mencakup proyek pengendalian banjir hingga penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi. 

Kedua adalah Ditjen Bina Marga sebesar Rp 19,20 triliun yang mencakup pembangunan jalan akses hingga Jalan Tol IKN.

Ketiga adalah Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 12,93 triliun yang mencakup pembangunan gedung perkantoran di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

"Antara lain, Gedung Istana Negara, Lapangan Upacara, Istana Garuda, Kemenko, jaringan perpipaan," tutur Dody. 

Sementara ditjen keempat adalah Ditjen Perumahan sebesar Rp 8,37 triliun yang mencakup pembangunan rumah tapak jabatan menteri hingga rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN). 

Progres IKN 

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginginkan dalam empat tahun ke depan atau 2028, Sidang Paripurna DPR/MPR bisa digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bahkan, Prabowo mengharapkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Baru pada Tahun 2029 juga dapat dilaksanakan di IKN. 

Ini merupakan salah satu dari empat poin pengarahan Prabowo yang diberikan kepada jajaran Kabinet Merah Putih saat retret pembekalan sesi terakhir, di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10). 

Dalam pengarahannya, Prabowo menegaskan, soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. 

Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. 

Baca juga: Sampai Berungkali Diucapkan, Menteri PU Sebut Swasembada Pangan Lebih Prioritas Ketimbang IKN Kaltim

"Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," ungkap Menteri Kehutanan Raja Juli AntoniAntoni mengutip Prabowo. 

Bahkan Prabowo sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan infrastruktur IKN dalam empat tahun.

Bagi Prabowo, IKN adalah ibu kota politik, harus mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif seperti Istana Negara dan Istana Garuda serta Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang sekarang hampir selesai, ada dua cabang Triaspolitika lainnya yaitu gedung Legislatif dan Yudikatif yang harus tuntas dibangun. 

Lantas, bagaimana progres terbaru pembangunan IKN?

Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, saat ini proyek gedung DPR/MPR dan Mahkamah Agung (MA) sebagai representasi dari lembaga lesgilatif dan yudikatif belum dimulai konstruksi fisiknya.

Sementara itu, progres pembangunan eksositem perkantoran yang masuk dalam Batch I terus menunjukkan perkembangan signifikan.

Secara kuantitatif, Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 1 telah mencapai progres 85,5 persen, Gedung Kantor Kemenko 2 mencapai 61,2 persen.

Kemudian Gedung Kantor Kemenko 3 mencapai 85,4 persen, dan Gedung Kantor Kemenko 4 mencapai 92,1 persen. 

Gedung Dewan masih Rancangan Dasar

Proyel gedung DPR/MPR dan Mahkamah Agung (MA) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, masih dalam tahap rancangan dasar atau basic design.

"Masih proses basic design," kata Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga. 

Danis menanggapi Presiden Prabowo yang mengharapkan Sidang Paripurna DPR/MPR Tahun 2028 dan pelantikan Presiden-Wakil Presiden Tahun 2029 bisa digelar di IKN. 

Bila kelak terbangun, keberadaan gedung DPR/MPR dan MA akan melengkapi ekosistem perkantoran yang merepresentasikan tiga lembaga Triaspolitika yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Danis menjelaskan, sejatinya progres pembangunan eksositem perkantoran yang masuk dalam Batch I terus menunjukkan perkembangan signifikan.

Secara kuantitatif, Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 1 telah mencapai progres 85,5 persen, Gedung Kantor Kemenko 2 mencapai 61,2
persen.

Kemudian Gedung Kantor Kemenko 3 mencapai 85,4 persen, dan Gedung Kantor Kemenko 4 mencapai 92,1 persen. 

Baca juga: Nasib IKN di Kaltim Era Prabowo, Menteri PU Sebut Tetap Jalan Tapi Swasembada Pangan Prioritas

Menurut Danis, gedung-gedung Kantor Kemenko tersebut sudah terlayani air minum yang bersumber dari Instalasi pengolahan Air (IPA) Sepaku 300 liter per detik.

Terkait kebutuhan listrik Gedung Kantor Kemenko 1, 3, dan 4 juga sudah terlayani (energized) yang bersumber dari Gardu Induk PLN. 

Sedangkan untuk Gedung Kantor Kemenko 2 masih menggunakan listrik konstruksi yang bersumber dari jaringan eksisting (kabel udara).

Khusus di Gedung Kantor Kemenko 1, sudah ada sejumlah penyewa atau retail tenant seperti coffee shop, minimarket, dan layanan kesehatan. 

Sementara, secara umum pembangunan infrastruktur IKN telah menembus angka 58 persen.

Rinciannya, Batch I yang mencakup ekosistem pemerintahan dan hunian menunjukkan kemajuan sekitar 94 persen. 

Sedangkan Batch II yang meliputi rumah susun (rusun) ASN, TNI/Polri, dan Rusun BIN mencapai perkembangan 60 persen.

"Dan Batch III sekitar 20 persen, termasuk Istana Wakil Presiden," ungkap Danis. 

Penyelesaian Batch I menjadi prioritas terutama Kompleks Istana Kepresidenan, ekosistem perkantoran, dan rusun ASN.

Sedangkan Bandara Nusantara yang merupakan kontrak pekerjaan Batch II namun dikerjakan bersamaan dengan Batch I ditargetkan tuntas akhir Desember 2024, lengkap dengan landasan pacu sepanjang 3.000 meter sehingga bisa didarati pesawat berbadan lebar (wide body) Boeing Business
Jet (BBJ) 777 dan Airbus 380. 

"Bandara Nusantara ini akan dilengkapi dengan jalan akses bandara yang terhubung Tol IKN Seksi 5B Jembatan Pulau Balang-Sp Riko, dan menerus ke Jalan Bebas Hambatan (JBH) Seksi 6A Sp Riko-Outer Ring Road, JBH 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI, dan JBH 6C Sp. 3 ITCI-Simpang 1B-Sumbu
Kebangsaan Timur KIPP," tuntas Danis. 

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram